Panas-Dingin Stabilitas Politik Selama Empat Tahun Pemerintahan Jokowi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan stabilitas politik nasional mengalami fluktuasi selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keadaan ini turut berimbas terhadap indeks demokrasi Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi Indonesia pada 2014 memiliki skor 73,04 dari 100. Angka ini menurun pada 2015 menjadi 72,84. Setahun kemudian, skornya kembali turun ke 70,09.
(Baca juga: Jokowi Ajak Rayakan Demokrasi, Beri Selamat kepada Prabowo-Sandiaga)
Namun pada tahun lalu indeks ini membaik ke level 72,11. “Stabilitas politik panas-dingin, tetapi tidak sampai mendidih,” kata Wiranto di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10).
Menurut Wiranto, terjadinya penurunan indeks demokrasi lantaran ada penambahan indikator penilaian. Tak hanya itu, muncul sejumlah hal yang menjadi sorotan, seperti penggunaan fasilitas negara oleh calon kepala daerah dan aparatur sipil negara yang tak netral selama pemilihan kepala daerah (pilkada).
Sejauh ini, penurunan terjadi pada indeks kerukunan umat beragama pada 2017 menuju 2018. Berdasarkan data Kementerian Agama, indeks ini secara nasional berada pada skor 72,27. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2016 yang sebesar 75,47.
Menyusutnya indeks tersebut, kata Wiranto, salah satunya terjadi akibat maraknya penggunaan simbol agama dalam kontestasi pilkada serentak. Selain itu, penurunan indeks kerukunan karena pengaruh perkembangan kabar bohong atau hoaks. “Jujur, indeks kerukunan beragama kita agak turun,” kata Wiranto.
(Baca: Moeldoko Minta Media Massa Halau Berita Hoaks)
Meski demikian, dia menilai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah mampu meredam konflik akibat isu agama. Dia pun meminta persoalan yang menyangkut agama, seperti kisruh pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, dapat segera diselesaikan.
Wiranto mengatakan telah mengadakan pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas masalah tersebut. Persoalan ini sudah diserahkan kepada kepolisian untuk diusut. “Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kita menghadapi pemilu legislatif yang waktunya tidak lama lagi,” kata dia.
