MK Anulir Pasal Antikritik dan Imunitas dalam UU MD3
Ada pun, jika kewenangan tersebut dilimpahkan ke Kepolisian maka akan menimbulkan permasalahan baru. Alasannya, panggilan paksa merupakan kewenangan Kepolisian untuk proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari DPR.
"Terlebih kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum," kata Suhartoyo.
Terhadap Pasal 122 huruf l, MK menilai Majelis Kehormatan DPR (MKD) bukanlah alat kelengkapan yang ditujukan sebagai tameng untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan martabat DPR secara lembaga atau anggotanya. Hakikat MKD merupakan lembaga penjaga martabat dan kehormatan untuk pihak internal DPR.
"Bilamana DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum," kata Hakim Anggota MK Saldi Isra.
MK menilai di satu sisi penugasan MKD untuk memproses hukum pihak yang merendahkan martabat DPR dapat membuat anggota dewan kehilangan haknya menempuh langkah secara perseorangan. Sementara di sisi lain, norma dalam Pasal 122 huruf l berpotensi menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.
MK pun menilai frasa "merendahkan kehormatan" multitafsir. Hal tersebut membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah merendahkan martabat DPR, baik secara lembaga maupun perorangan.
Persoalan konstitusional lainnya lantaran frasa "mengambil langkah hukum" dalam Pasal 122 huruf l tidak cukup jelas. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan apakah langkah hukum dengan MKD menindaklanjuti sendiri masalah atau melaporkannya kepada institusi penegak hukum.
"Bahwa makna dari Pasal 122 huruf l UU MD3 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Saldi.
Terhadap Pasal 245 ayat (1), MK menilai pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak konstitusionalnya. Karenanya, MK menilai tetap dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden jika seorang anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam penyidikan karena dugaan tindak pidana.
Kendati, MK menilai tidak ada relevansi pelibatan MKD dalam bentuk pemberian pertimbangan ketika seorang anggota DPR dipanggil dan diperiksa dalam penyidikan dugaan tindak pidana. Alasannya, pemberian pertimbangan tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi MKD.
Selain itu, norma pertimbangan dari MKD tersebut rawan konflik kepentingan. Sebab, keanggotaan lembaga etik tersebut berasal dari dan oleh anggota DPR.
"Pasal 245 ayat (1) UU MD3 hanya dapat dinilai konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan konteks filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas kepada anggota DPR," kata kata hakim anggota I Dewa Gede Palguna.
Permohonan uji materi UU MD3 ini diajukan empat pemohon yang terdiri dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Partai Solidaritas Indonesia, mahasiswa pascasarjana Agus Mulyono Herlambang, serta Zico Leonard Simanjutak dan Josua Satria Collins sebagai perseorangan.
