Alasan JK Enggan Jadi Cawapres 2019, Bukan Semata soal Konstitusi
"Ya (kalau UU mengizinkan) kenapa tidak, beliau (Kalla) menurut saya adalah yang terbaik," kata Jokowi dalam wawancara dengan Matanajwa, Rabu (25/4). (Baca juga: Partai Pendukung Jokowi Kesulitan Cari Cawapres seperti Jusuf Kalla)
Uji materi UU Pemilu
Saat ini dua pemohon berbeda telah mengajukan uji materi yang mengatur pesyaratan capres dan cawapres dalam UU Pemilu. Kelompok pertama diajukan oleh Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar, dalam perkara nomor 36/PUU-XVI/2018 yang diajukan pada Senin (30/4).
Mereka mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 yang melarang pendaftaran capres atau cawapres yang pernah menjabat dua periode. Mereka meminta hakim mengganti frasa ‘presiden atau wakil presiden’ menjadi ‘presiden dan wakil presiden’.
Sehingga, persyaratan masa jabatan dua periode berturut-turut hanya berlaku bagi pasangan yang pernah menjabat dalam satu paket.
Permohonan kedua diajukan oleh Syaiful Bahri dan Aryo Fadlian yang diwakili Koalisi Advokat Nawacita Indonesia. Mereka mengajukan uji materi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu pada Kamis (3/5).
Penjelasan Pasal 169 huruf n berbunyi: “Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”.
Dalam permohonannya, mereka meminta hakim menyatakan frasa secara berturut-turut mau pun tidak berturut-turut bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Bila hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan dua permohonan tersebut, maka peluang Kalla terbuka untuk maju kembali dalam Pilpres 2019. (Baca: Mengukur Peluang Kalla Jadi Cawapres di Pemilu 2019).
