Pendukung Jokowi dan Prabowo Berkoalisi, Kapolri: Pilkada 2018 Aman

"Kami yakin kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi dalam berdemokrasi," kata Tito.

Untuk daerah yang berpotensi konflik, dia memerintahkan jajaran aparat kepolisian mengantisipasi dan mencegah meledak di masyarakat. Tito mengatakan, apabila di suatu daerah terjadi konflik, Mabes Polri akan menurunkan dua tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) serta Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menyelidiki konflik tersebut.

"Kalau ternyata tidak ada informasi dari jajaran Intelijen dan Binmas, copot pimpinan Binmas dan Intelnya, berarti mereka tidak bekerja," kata dia.

(Baca: Bawaslu: Pilkada 2018 Paling Rawan di Papua, Maluku, dan Kalbar)

Jika informasi mengenai potensi konflik tersebut sudah diberitahu namun tak kunjung direspon, Tito mengancam akan memecat Kapolda yang bertugas di daerah tersebut. Menurut Tito, kebijakan ini sudah ia jalankan sejak dua tahun lalu dan terbukti menurunkan konflik sosial.

"Kapolda tidak melakukan reaksi atau respon yang tepat untuk menangani itu dengan segenap sumber dayanya, Kapoldanya saya copot, Kapolresnya copot," kata Tito.

Tito pun menginstruksikan agar jajarannya dapat bersikap netral selama Pilkada berlangsung. Menurutnya, jika Polri netral akan dipercaya publik. "Kalau seandainya Polri sudah netral, sudah baik-baik, ada yang macam-macam ya kami tindak," kata Tito.

(Baca: Ekonom Prediksi Pilkada Serentak Dongkrak Ekonomi 2018)