Pilkada Serentak 2018 Dinilai Tak Berhasil Dongkrak Ekonomi
Perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2018 yang baru saja berlangsung dinilai tak mampu mendongkrak konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi baik di daerah dan nasional. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyimpulkan hal itu berdasarkan dari data inflasi pada Juni 2018 sebesar 0,59%.
Peneliti Indef Esa Suryaningrum mengatakan, inflasi bulanan pada Juni 2018 dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 0,69%, pertumbuhannya cukup kecil. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Mei 2018 tercatat sebesar 0,21%. Dengan demikian, lonjakan kenaikan inflasi mencapai 0,38%.
"Meski inflasi relatif rendah dibandingkan tahun lalu, kami garis bawahi inflasi Mei ke Juni sangat tajam lonjakannya," kata Esa di Jakarta, Selasa (3/7).
(Baca juga : Terendah Sejak 2012, Inflasi Lebaran pada Juni 2018 Sebesar 0,59%)
Esa mengatakan, lonjakan tersebut lantaran harga di sektor transportasi dan bahan makanan tak dapat dikendalikan secara efektif. Inflasi di bidang transportasi meningkat cukup drastis pada Juni 2018 menjadi 1,50% dari bulan sebelumnya sebesar 0,18%.
Sementara, inflasi kelompok bahan makanan pada Juni 2018 menjadi 0,88% dari bulan sebelumnya sebesar 0,21%. Dengan lonjakan inflasi yang cukup tinggi ini, Esa justru menilai daya beli masyarakat justru melemah.
Dengan melemahnya daya beli, membuat sektor konsumsi tak terpengaruh secara kumulatif. "Akibatnya pengaruh hari raya dan pilkada tidak dapat memberikan sumbangsih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan II/2018," kata Esa.
Hal lain yang juga mempengaruhi adalah akibat masih tingginya dominasi impor. Esa mengatakan, rasio impor terhadap ekspor Indonesia pada 2018 sebesar 103,78%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rasio tahun lalu yang hanya sebesar 91,23%.
Esa menilai dengan kondisi depresiasi rupiah saat ini, harga-harga barang, khususnya barang konsumsi tidak tahan lama, makanan dan minuman rumah tangga, serta BBM akan naik. Barang-barang tersebut kebanyakan merupakan produk hasil impor.
"Artinya imported inflation semakin meningkat dan akan berujung pada penurunan daya beli masyarakat," kata Esa.
(Baca juga: Inflasi Stabil, Pengusaha Optimistis Iklim Usaha Meningkat)
Agar perhelatan pilkada dapat berkontribusi optimal, Indef menyarankan para kepala daerah terpilihdapat mengimplementasikan janji-janji kampanyenya. Selain itu, kepala daerah terpilih juga harus mampu meningkatkan kapasitas fiskal APBD.
Peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan, belanja rutin di daerah saat ini masih menjadi penghambat APBD dalam berperan lebih bagi pembangunan. Terlebih, keterbatasan belanja modal yang kurang dari 30% juga menjadikan pemerintah daerah tidak leluasa dalam membangun.
Kepala daerah terpilih juga dapat memaksimalkan berbagai ajang nasional dan internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia dalam waktu dekat untuk mengakselerasi ekonomi. Berbagai kegiatan itu, seperti Asian Games, Annual Meeting IMF-WB, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan Hari Kemerdekaan Indonesia.
"Ajang-ajang nasional dan internasional perlu digaungkan secara maksimal agar menjadi stimulus perekonomian nasional dan daerah," kata Rusli.
Selain itu, masing-masing kepala daerah terpilih dapat bekerja sama antarwilayah untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Rusli, kerja sama ini dapat mendorong ekonomi daerah. Selain itu, dapat menahan laju penduduk ke kota besar.
"Masalahnya saat ini kepala daerah punya ego masing-masing. Ditambah lagi beda partai pengusung sehingga memiliki kepentingan yang berbeda pula," kata Rusli.
(Baca juga: BI: Kenaikan Tarif Transportasi Kerek Inflasi Pekan Pertama Juni 0,22%)
