Jokowi: Elite Politik Tak Memberi Pendidikan yang Baik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan banyak elit politik yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Dia berharap para elit ini bisa berpolitik dengan lebih beretika, bagaimana menghargai sebuah senioritas, dan menjaga nilai-nilai kesantunan.
"Coba kita lihat, banyak yang masih berteriak-teriak mengenai antek asing, mengenai PKI (Partai Komunis Indonesia) bangkit. Kalau saya, PKI bangkit, gebuk saja sudah," kata Jokowi saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan di Jakarta, Senin (20/11).
(Baca: Hoaks Bangkitnya Komunisme Jelang Tahun Politik)
Dia mengaku heran dirinya dianggap diktator dan otoriter, lantaran mengeluarkan kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ormas. Padahal saat awal dirinya menjabat sebagai Presiden RI, banyak yang menganggap mantan Walikota Solo tersebut tidak berwibawa. "Wajah ndeso kok dibilang diktator," ujarnya.
(Baca: Setnov Mangkir dari Pemeriksaan, DPR Minta KPK Izin Jokowi)
Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, membuat generasi muda semakin mudah mendapat banyak informasi dari media sosial. Mulai dari informasi yang benar, hingga yang salah. Bahkan, banyak juga yang keliru menafsirkan informasi yang disampaikan.
Oleh sebab itu Jokowi juga menyiapkan beberapa langkah seperti membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) hingga Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter. Hal ini merupakan satu cara Pemerintah mengantisipasi arus informasi yang mempengaruhi masyarakat melalui media sosial.
"Jadi bagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila terus disampaikan kepada anak-anak kita," ujarnya. (Baca: Presiden Jokowi di Sidang MPR Ingatkan Tak Ada Kekuasaan Absolut)
Menurutnya, nilai-nilai ke-Indonesia-an, kesopanan, kesantunan, dan semua yang terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan kepada generasi muda. saya kira terus disampaikan ke anak-anak kita. Bagaimana mengenai kerukunan dan toleransi.
(Baca: Kalau Berpikir Politik, Tidak Perlu Masuk ke Infrastruktur)
