Presiden Berubah Haluan soal Reshuffle Kabinet Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tetap memiliki rencana melakukan perombakan (reshuffle) kabinet jilid IV dalam beberapa waktu ke depan. Realisasi reshuffle yang terus tertunda turut mengubah nasib sejumlah menteri yang semula direncanakan akan diganti, termasuk menteri-menteri di bidang ekonomi.
Informasi yang diperoleh Katadata, beberapa menteri yang awalnya akan terkena reshuffle, kini posisinya menjadi aman dan kemungkinan besar tidak akan diganti. Penyebabnya, Presiden berubah pikiran karena beberapa pertimbangan.
Salah satu faktor yang berperan mengubah peluang menteri yang terkena reshuffle adalah penilaian kinerja masing-masing pembantu presiden tersebut. Sejak awal Juli lalu, Jokowi memang kerap memanggil dan menemui para menterinya secara terpisah. Kegiatan itu disebut-sebut untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian target dari setiap menteri.
(Baca: Jelang Reshuffle Kabinet, Kursi Tim Ekonomi Kembali “Digoyang”)
“Ada beberapa menteri yang posisinya menjadi aman, antara lain di bidang ekonomi,” kata sumber tersebut, Jumat pekan lalu (4/8). Hal itu didasari oleh membaiknya sejumlah indikator perekonomian di dalam negeri, antara lain pertumbuhan ekonomi yang ditaksir di atas 5%, stabilnya nilai tukar rupiah, dan kenaikan peringkat kredit Indonesia ke level layak investasi (investment grade).
Selain itu, Presiden secara terbuka juga memuji kinerja para menteri yang mampu menjaga harga bahan pangan selama Ramadan dan menjelang Lebaran pada Juni lalu. Alhasil, laju inflasi bisa dikendalikan di kisaran 3%. “Para menteri (ekonomi) diminta mempertahankan kinerja itu,” kata sumber tersebut.
Padahal, sebelumnya perombakan kabinet jilid IV itu dikabarkan juga menyasar sejumlah jabatan strategis di tim ekonomi, bahkan pucuk pimpinan di Kementerian Koordinator Perekonomian yang kini dijabat oleh Darmin Nasution. Sejumlah usulan nama muncul untuk mengisi posisi itu.
Nama yang santer disebut-sebut adalah Luhut B. Pandjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Opsi lainnya adalah merotasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi Menko Perekonomian. “Atau (skenario lainnya) Menteri Keuangan merangkap Menko,” kata sumber lain.
Luhut mengaku tidak tahu soal rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Jokowi. "Tanya Presiden kalau itu. Saya tidak tahu," katanya, 12 Juli lalu. Di tempat terpisah, Sri Mulyani tidak berkomentar apapun perihal kabar tersebut.
Sedangkan Darmin menanggapi santai kabar pergantian itu. Ia mengaku tidak mengetahui perihal rencana reshuffle tersebut. (Baca: Istana Sebut Reshuffle Tak Tergantung Pernyataan Partai Pendukung)
Pos di bidang ekonomi yang juga dikabarkan terkena reshuffle adalah Menteri BUMN. Informasinya, Rini Soemarno akan digeser ke pos lain yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Alasannya, hubungan Rini dengan partai utama pendukung pemerintah yaitu PDI Perjuangan, tidak harmonis.
Tak cuma itu, sejak 1,5 tahun terakhir, Rini tidak bisa menghadiri rapat dengan DPR berdasarkan hasil keputusan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kinerja pemerintah dan Kementerian BUMN.
Calon kuat pengganti Rini adalah Ignasius Jonan, yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alhasil, kursi yang ditinggalkan Jonan akan ditempati Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Selain itu, beredar juga dua nama menteri yang akan digeser untuk menduduki kursi Menteri BUMN. Mereka adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eko Putro Sandjojo.
Namun, kabar terakhir, Rini akan tetap bertahan di kursi Menteri BUMN. “Posisi Rini ternyata cukup kuat dan sepertinya tidak akan digeser,” kata sumber tersebut. Hingga kini, Rini enggan menganggapi perihal kabar mengenai perombakan kabinet.
Sedangkan pihak Istana juga masih irit mengomentari kabar reshuffle. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pernah mengatakan, jika ada reshuffle kabinet maka setiap pembantu presiden harus siap diganti posisinya. Namun, dia mengaku hingga kini tak ada pembicaraan dengan Presiden terkait hal tersebut. "Itu kan wilayahnya Presiden," kata dia seperti dikutip Tempo.co, 12 Juli lalu.
Yang jelas, Presiden terus melecut para menteri untuk meningkatkan kinerjanya. Apalagi ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan sangat besar. Contohnya, kinerja di bidang ekonomi. Meskipun ada pelemahan ekonomi global, ekonomi dalam negeri bisa stabil. Perhatian Presiden di bidang ekonomi karena berdampak besar kepada masyarakat.
