Johan Budi menegaskan perombakan kabinet atau reshuffle tidak akan bergantung pada komentar dari partai politik yang berkoalisi mendukung pemerintah.
Jokowi
Antara

Pihak Istana Kepresidenan kembali menegaskan perombakan kabinet (reshuffle) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan keputusan perombakan kabinet tidak ditentukan dari beragam pernyataan partai politik yang mendukung pemerintah.

Johan mengatakan hanya Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengetahui dan memiliki kewenangan penuh dalam merombak kabinet. Dia menegaskan perombakan kabinet tidak bergantung pada komentar dari partai politik yang berkoalisi mendukung pemerintah atau pun sebaliknya.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Tidak tergantung dari sejauh mana ramainya rumor atau sejauh mana komentarnya partai-partai pendukung atau partai-partai yang tidak mendukung. Jadi tidak tergantung dari pernyataan-pernyataan dari koalisi pendukung," kata Johan kepada wartawan, Senin (17/7).

Johan mengingatkan beredarnya rumor reshuffle terkadang meleset. "Pernah ada ramai soal rumor reshuffle kabinet kemudian tidak berakhir pada reshuffle kabinet," kata Johan.

(Baca: Sinyal Reshuffle Menguat, PDIP "Incar" Kursi Menteri BUMN)

Johan mengatakan Presiden Jokowi memiliki ukuran tertentu dalam memantau kinerja para menteri. Dia menyebutkan ukuran tersebut bisa didapat dari pantauan Presiden di lapangan hingga laporan kinerja yang didapat Jokowi. Ini untuk mengetahui sejauh apa kemajuan bidang yang ditangani para Menteri.

"Tentu Presiden punya ukuran yang didapat," katanya.

Menghadapi isu reshuffle, kata Johan, Jokowi sudah menegaskan tak akan ada perombakan kabinet pada pekan lalu. Untuk saat ini, Johan tak memberikan kepastian. "Kalau pekan ini kita tunggu sampai pekan ini. Kalau pekan ini habis, pekan depan," kata Johan sembari berguyon.

Presiden Jokowi dikabarkan mengumumkan perombakan kabinet dalam waktu dekat ini. Perombakan kabinet yang ketiga kalinya ini akan menyasar setidaknya 9-10 kursi menteri dari berbagai sektor.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, Jokowi telah merampungkan proses perombakan kabinet pada awal pekan lalu. Pembahasannya melibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak bulan puasa dan sejumlah ketua partai politik pendukung pemerintah pada masa libur lebaran akhir Juni lalu.

(Baca: Muliaman, Yahya Staquf, Moeldoko Disebut Bakal Masuk Kabinet)

Perombakan kabinet di pertengahan masa pemerintahan Jokowi ini melibatkan banyak kursi menteri. Namun, tidak semua menteri yang terkena reshuffle akan terpental dari kabinet. Sebagian besar malah dirotasi ke pos yang lain.

Reshuffle juga menyasar beberapa orang di lingkaran terdekat Jokowi sejak masa awal pemerintahannya. Di antaranya, Menteri BUMN Rini Soemarno. Tapi, kemungkinan Rini tetap bertahan di kabinet. Opsinya, dia akan digeser ke posisi Kepala Staf Presiden (KSP).

Lantaran pergeseran tersebut, Teten Masduki juga disebut-sebut harus dirotasi. Ia dikabarkan akan menempati kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggantikan Asman Abnur. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut terdepak dari jabatan karena partainya dinilai kerap berseberangan dengan langkah pemerintah.

Sumber lain menyatakan, Luhut Binsar Pandjaitan juga kemungkinan besar akan digeser dari kursi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. “Ada opsi menempatkan Menteri Luhut di Menko Polhukam, tapi sepertinya akan menjabat Menko Perekonomian,” kata sumber lain di pemerintahan. Ada pula opsi mendapuk Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merangkap jabatan Menko Perekonomian menggantikan Darmin Nasution.

Selain orang-orang di lingkaran dekat Presiden, perombakan kabinet juga menyasar beberapa kursi menteri. Di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang kabarnya akan diganti oleh Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(Baca: Jelang Reshuffle Kabinet, Kursi Tim Ekonomi Kembali “Digoyang”)

Wajah baru yang kabarnya juga akan masuk ke jajaran kabinet, yakni Muliaman Hadad. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan berakhir masa jabatannya bulan ini tersebut akan didapuk menjadi Menteri Koperasi dan UKM, menggantikanAnak Agung Gede Ngurah Puspayoga. "Ada juga kemungkinan Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) terkena (reshuffle)," kata sumber tersebut.

Sedangkan beberapa nama beredar sebagai pengisi kursi Menteri BUMN yang ditinggalkan Rini Soemarno. Kandidat terkuatnya adalah Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alhasil, kursi yang ditinggalkan Jonan akan ditempati Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Namun, beredar pula nama calon lain Menteri BUMN yaitu Sakti Wahyu Trenggono. Nama pengusaha telekomunikasi yang dikenal dekat dengan PDI Perjuangan ini dan mantan petinggi PAN ini memang kerap disebut-sebut sebagai calon Menteri BUMN saat awal pembentukan kabinet Oktober 2014 dan reshuffle tahun 2015.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Makanya Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) hingga Perpres Pendidikan Karakter
“Tentunya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga merupakan kader Golkar.
Luhut yang semula mendorong KEK, akhirnya menyadari kekeliruannya. “Tidak mungkin ini jadi KEK, apalagi mereka (industri) hanya minta izin lebih mudah."