Alot Bahas Ambang Batas Presiden, Paripurna RUU Pemilu Hujan Interupsi

“Jika tetap voting kami ingin bahwa presidential treshold berapapun enggak sesuai dan bertentangan dengan konstitusi. Kami ingin pesta 2019 dan demokrasi tidak diisi pandangan inkonstitusional,” kata Muzani.

Anggota Fraksi Gerindra lainnya, Ramson Siagian mengatakan aturan keberadaan presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional berpotensi memunculkan calon tunggal.

"Kalau dipaksakan 20 persen potensi calon tunggal terjadi dan ini tak sesuai dengan amanat reformasi yang kita perjuangkan," kata Ramson.

Selain ambang batas presiden, sidang paripurna hari ini berencana memutuskan lima isu krusial terakhir yang akan diputuskan, yakni ambang batas parlemen (parliamentary threshold), sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Isu krusial ini dikelompokan dalam lima paket berbeda yang akan dipilih para fraksi DPR.

Hingga saat ini ada dua kelompok besar, pertama kelompok partai koalisi pemerintah yakni PDIP, Golkar, PPP, NasDem dan Hanura yang memilih Paket A. Sementara partai di luar pemerintah yakni Gerindra, Demokrat dan PKS yang mendukung Paket B.

Berikut lima opsi yang massih dalam perdebatan dalam RUU Pemilu: 

Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per dapil: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte lague murni

Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per dapil: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per dapil: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per dapil: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte lague murni

Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per dapil: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare