Jadi Tersangka, Setya Novanto Tetap Bertahan sebagai Ketua DPR
Sementara itu Setya Novanto mengatakan penetapan tersangka terhadap dirinya akan didiskusikan kepada para pengacara. Dia menegaskan beberapa saksi seperti Andi narogong telah menyatakan tak memberikan uang kepadanya.
"Saya tidak pernah menerima karena uang Rp 574 miliar itu besarnya bukan main. Saya mohon betul-betul jangan sampai kami mendapat penzaaliman," kata Setya Novanto.
Penetapan Novanto sebagai tersangka menuai reaksi mendesak dirinya mundur dari kursi Ketua DPR.
Koordinator Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, Novanto harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR sebagai langkah menghormati proses hukum. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh Novanto ketika proses hukum terkait dirinya sedang berjalan.
"Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan lembaga negara untuk melawan proses hukum, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan," kata Donal dalam siaran pers, Jumat (17/7) malam.
Donal pun meminta Golkar agar mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, alih-alih menentangnya.
Dia mengatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum perlu dilakukan agar citra partai berlambang beringin itu tak semakin buruk. Terlebih ketika Novanto yang menjadi Ketua Umum ditetapkan sebagai tersangka.
(Baca: Jejak Setya Novanto di Sidang Korupsi e-KTP)
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Novanto diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penetapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.
KPK menduga Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong memiliki peran, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam proyek e-KTP. Novanto juga diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP melalui Andi Narogong.
