Perpanjangan Kontrak Blok Migas Bisa Jadi Opsi Penurunan Harga Gas
(Baca: Pasar Melemah, Harga Minyak Anjlok Lagi di Bawah US$ 40)
Penurunan harga minyak ini seharusnya bisa membuat biaya untuk operasi jasa penunjang migas turun sekitar 8-11 persen. Dengan begitu, biaya produksi gas bumi juga bisa turun. "Dengan penurunan operation cost seperti ini, bisa diperhitungkan untuk dibicarakan sama KKKS, SKK Migas," kata dia.
Agar bisa transparan, DEN juga merekomendasikan agar pemerintah membuka struktur biaya semua pelaku usaha industri gas bumi, sampai dengan industri pengguna. "Di industri teriak-teriak US$ 3 per mmbtu untuk disubsidi, tapi mereka sudah efisien atau belum," kata Andang.
Insentif lain yang bisa diberikan adalah mengurangi bagi hasil gas bumi pemerintah dengan tetap memperhitungkan kewajiban kontraktual kontraktor. Kemudian memberikan subsidi kepada industri prioritas seperti pupuk, petrokimia, baja dan juga logam lainnya. Alasannya, kebutuhan gas dalam struktur biaya industri ini di atas 20 persen dari total biaya operasinya.
DEN juga melihat mata rantai distribusi gas harus dibenahi. Ada beberapa terkait hal ini, seperti menerapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi dengan menghilangkan trader bertingkat.
(Baca: Trader Modal Kertas Bakal Tak Dapat Jatah Gas)
Kemudian, menyatukan usaha transportasi dan distribusi gas bumi dalam satu badan usaha dengan revisi UU Migas dan PP 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Ada juga revisi Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa, dan peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2013 tentang biaya angkut atau tol fee (termasuk revisi PP 1 Tahun 2006 Tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa).
