BPH Migas Kritik Pemerintah Tak Paham Pengelolaan Energi
Pendapat Someng didukung oleh Guru Besar FT UI Widodo Wahyu Putranto. Menurut dia, pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak terarah akibat kurangnya pengetahuan. Alhasil, upaya pemerintah menurunkan harga gas menjadi US$ 6 per mmbtu mustahil dilakukan. Pemerintah semestinya menghitung lebih dahulu semua biaya untuk semua sektor yang membutuhkan gas.
Widodo pun menyarankan paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus membentuk atau menunjuk badan yang berwenang sebagai market authority role. Badan tersebut berfungsi mengatur margin gas dengan mengedepankan transparansi harga setiap rantai nilai. Badan ini bisa BPH Migas, KPPU, atau lembaga pemerintah. (Baca juga: Empat Perusahaan Asing Mulai Cari Minyak dan Gas Bumi di Aceh).
Kedua, pemerintah harus membuat mekanisme penentuan harga. Menurut Widodo, pemerintah berhak mengatur harga gas yang akan dijual. Namun, harus ada mekanisme penyesuaian harga secara cepat. Sebelum sampai ke situ, pemerintah mesti membuat formula penentuan harga gas. Tujuannya, agar harga di hulu tidak terlalu rendah dan di hilir tidak terlalu tinggi sehingga menguntungkan semua pihak.
Sebagai informasi, harga gas bumi di Indonesia tergolong mahal. Rata-rata harganya mencapai US$ 9,5 per juta British Thermal Unit (mmbtu). Bahkan, ada yang mencapai US$ 11-12 per mmbtu. Padahal, di beberapa negara jiran, seperti Malaysia dan Singapura, harganya cuma US$ 4 per mmbtu. Sedangkan di Vietnam hanya US$ 7 per mmbtu.
Jauhnya selisih harga gas di Tanah Air dan di negeri tetangga terbilang aneh. Sebab, Indonesia mempunyai potensi cadangan gas bumi yang sangat banyak. Sebaliknya, Vietnam, Malaysia, dan Singapura tergolong negara pengimpor gas bumi. (Baca juga: Rencana Menteri Luhut Impor Gas Disokong Berbagai Pihak).
