Kementerian ESDM dan SKK Migas Saling Lempar Surat Blok Masela

Inpex berharap pemerintah bisa segera memberikan surat keputusan tersebut. Jika terlalu lama, Usman khawatir waktu pengembangan proyek gas di Laut Arafura itu terus tertunda-tunda. Padahal, awalnya perusahaan asal Jepang ini menargetkan Blok Masela bisa berproduksi pada 2024.

(Baca: Inpex Minta Pemerintah Terbitkan Surat Keputusan Blok Masela)

Seperti diketahui, setelah berpolemik kurang lebih tujuh bulan, Presiden Joko Widodo memilih pengolahan gas Blok Masela menggunakan skema darat. Ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, pemerintah ingin perekonomian daerah dan perekonomian nasional bisa terimbas dari adanya pembangunan proyek Blok Masela. Kedua, dengan proyek ini wilayah sekitar regional Maluku juga bisa ikut berkembang pembangunannya.

(Baca: Maluku Dapat Harga Istimewa Hak Pengelolaan Blok Masela)

Namun, skema ini berbeda dengan proposal yang disampaikan oleh Inpex. Operator Blok Masela ini menganggap skema yang paling ekonomis untuk proyek gas Masela adalah membangun kilang terapung di laut atau Floating Liquefied Natural Gas (FLNG). Dengan pertimbangan tersebut, proposal yang diajukan pada September 2015 itu, Inpex mengubah kapasitas FLNG dari 2,5 juta ton per tahun selama 30 tahun menjadi 7,4 juta ton per tahun selama 24 tahun. Perubahan kapasitas FLNG ini terjadi karena cadangan yang ditemukan lapangan tersebut meningkat dari proposal awal sebesar 6,05 triliun kaki kubik (tcf) mejadi 10,3 tcf. 

Kontributor: Anggita Rezki Amelia