PHK Sejak Awal Tahun 1.564 Pekerja, Terbanyak Sektor Perdagangan
Reytman mengatakan, terjadinya PHK bukan semata diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang melambat. Ada juga beberapa alasan lain sehingga perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerjanya, seperti pelanggaran aturan oleh pekerja, pengunduran diri, hingga perusahaan tidak membayar gaji pegawai hingga dua tahun. "Total ada 25 faktor alasan, tidak seluruhnya akibat ekonomi melambat.”
(Baca: Isu PHK, Panasonic Akui 425 Karyawan Terdampak Restrukturisasi)
Di sisi lain, dia membantah klaim serikat buruh yang menyebut jumlah PHK yang terjadi pada awal tahun ini sudah mencapai 3.000 orang pekerja. Adapun, sepanjang tahun lalu, dia mengakui jumlah PHK mencapai puluhan ribu orang. Yang terbanyak menimpa para pekerrja di sektor padat karya lantaran paling terpukul oleh perlambatan ekonomi. "Untuk tahun lalu kami mencatat ada 48.843 pegawai yang mengalami PHK," kata Reytman.
Kemenaker sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah PHK. Salah satu caranya adalah memberikan saran dan konsultasi kepada perusahaan agar melakukan efisiensi operasional. Selain itu, berupaya mengalihkan para pekerja bernasib naas itu ke proyek infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja.
Kalaupun PHK tak terhindarkan, Kemenaker berharap perusahaan melakukannya berdasarkan ketentuan yang diwajibkan. "Itu terkait pemberian pesangon kepada pekerja. Hal ini penting karena menyangkut modal dan biaya pekerja yang terkena PHK," katanya.
(Baca: Pemerintah Siapkan Insentif Cegah Gelombang PHK)
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan PHK massal ini merupakan siklus yang pasti akan dilalui seiring mulai kembali tumbuhnya perkenomian. Namun, dia berharap pemerintah lebih serius menjalankan seluruh paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis sejak September tahun lalu. Dengan begitu, ekonomi bisa kembali menggeliat dan jumlah PHK tidak semakin bertambah. "Reward and punishment bagi eksekutor paket kebijakan juga perlu ada," ujarnya.
