Luhut Pastikan Anggaran 5 'Bali Baru' Tak Dipangkas, Hanya Digeser
Kementerian Keuangan memangkas alokasi anggaran untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp 6,1 triliun yang akan direalokasikan untuk penanganan pandemi virus corona. Menteri Perhubungan ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan memastikan dana untuk pengembangan lima destinasi wisata prioritas alias 'Bali Baru' tak akan dipangkas.
"Ini supaya wisata yang paling cepat besar rebound, jangan sampai terlalu terganggu oleh keterbatasan anggaran," ujar Luhut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR melalui konferensi video, Selasa (21/4).
Meski demikian, menurut Luhut, program destinasi pariwisata tersebut akan masuk dalam anggaran wajib tahunan atau multiyears. "Kami bersepakat dengan Ibu Sri Mulyani untuk program 5 pariwisata prioritas itu tidak dipotong tapi masuk multiyears," kata dia.
(Baca: Ada Pandemi Corona, Bagaimana Nasib Proyek Ibu Kota Baru?)
Selain mengubah anggaran pengembangan lima destinasi wisata tersebut menjadi multiyears, pemangkasan anggaran dilakukan pihaknya dengan melakukan efisiensi sejumlah belanja yang tidak diprioritaskan
Dengan pemangkasan anggaran Rp 6,1 triliun, pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun ini turun menjadi Rp 36,98 triliun.
(Baca: Sri Mulyani Pangkas Lagi Anggaran Kementerian PUPR untuk Covid-19)
Pemerintah sebelumnya menetapkan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai Bali Baru. Kelima destinasi itu adalah Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Borobudur di Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera Utara, dan Manado di Sulawesi Utara.
Presiden Joko Widodo pun sebelumnya menargetkan sejumlah infrastruktur pendukung di lima destinasi wisata tersebut rampung di 2020. Pembangunannya direncanakan akan terpadu, baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk.
