Rencana IPO Anak Usaha Pertamina Mendapat Hujan Kritik dari DPR
Pertamina baru saja merombak besar-besaran anak usaha di sektor hulu. Salah satunya yakni dengan membentuk subholding yang telah ditargetkan untuk melantai di bursa saham melalui initial public offering atu IPO dalam dua tahun.
Namun rencana tersebut ternyata mendapat respons negatif dari para wakil rakyat di Komisi VII DPR. Anggota Komisi VII dari fraksi partai Gerinda, Kardaya Warnika, berharap rencana IPO tak menabrak peraturan perundangan yang ada. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Saya berharap kaji dulu dari sisi undang-undang, jangan sampai niat baik dari Pertamina menyentuh masalah undang-undang, karena dianggap merugikan negara dan menguntungkan pihak lain," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Pertamina, Senin (29/6).
Senada, Anggota Komisi VII dari fraksi PKS Rofik Hananto khawatir pembentukan subholding dan rencana melepas anak usaha melantai di bursa saham dapat membuat swasata mempunyai kendali penuh atas perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga dia berharap agar rencana IPO dapat dikaji kembali secara komprehensif.
(Baca: Bos Pertamina Tegaskan IPO Anak Usaha Bukan Untuk Jual Aset Negara)
"Kalau belum ada kajian yang lengkap, batalkan rencana IPO sampai kajian dilakuan dengan baik dan disampaikan ke publik dengan terang benderang. BUMN Pertamina jatuh ke tangan swasta melanggar Pasal 33 UUD 1945," ujarnya.
Sedangkan Anggota Komisi VII DPR lainnya dari fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends juga menyampaikan hal serupa. Dia khawatir terealisasinya rencana tersebut dapat membuat para mafia migas yang memilki modal besar di bisnis migas masuk dan mempunyai kendali penuh.
"Ini agak ngeri juga jangan kemudian nanti buy back lagi seperti Indosat harganya sudah 90 kali lipat. Jangan sampai ini terjadi," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Nicke Widyawati mengatakan IPO menjadi salah satu opsi untuk perusahaan mencari pendanaan. Pasalnya, pihaknya saat ini tengah fokus untuk menggenjot subholding dengan pembangunan infarstruktur.
(Baca: Mantan Bos Pertamina Kritik Pembentukan Subholding Hulu Migas)
"Teknologi dan infrastuktur kita bangun supaya local resources itu bisa kuat. Bangun itu kan butuh dana. Kebutuhan dana 47% dari ekuitas. Itu porsi dari ekuitas," ujarnya.
Selain itu Nicke menegaskan IPO subholding hulu bukan bagian dari privatisasi, dan tidak akan ada aset negara yang dilepas. "Kami melepaskan participacing interest (PI), tidak ada aset negara kita jual, hanya jual PI," kata Nicke.
