Simpang Siur Pasal Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, Ini Faktanya
Pasal 88C tetap mengatur keberadaan upah minimum provinsi (UMP). Dalam ayat (1), Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota dengan syarat tertentu dan harus lebih tinggi dari UMP. Adapun ketentuan lebih detail upah minimum akan diatur dalam PP.
Hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan
Dalam Pasal 46A dan 46B ada ketentuan pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi buruh/pekerja yang terkena PHK selama enam bulan. Sumber pendanaannya berasal dari anggaran pemerintah, rekomposisi program jaminan sosial, serta dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Tenaga Kerja Asing bebas masuk
Dalam Pasal 42, pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan pemerintah pusat. Namun dalam ayat (2), ketentuan tersebut tak berlaku bagi direksi/komisaris dengan kepemilikan saha tertentu, pegawai diplomatik, dan TKA pada jenis kegiatan produksi darurat, vokasi, startup, penelitian, dan kunjungan bisnis. TKA juga tak boleh menduduki jabatan personalia.
Tak hanya itu dalam Pasal 45, diatur ketentuan agar pemberi kerja TKA wajib menunjuk Warga Negara Indonesia sebagai pendamping untuk alih teknologi dan keahlian. Pemberi kerja juga harus melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi jabatan TKA. Pekerja asing juga wajib dipulangkan ke negaranya setelah hubungan kerja berakhir.
Status karyawan tetap berubah jadi kontrak
Pengaturan hanya terjadi pada pegawai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak yakni pada Pasal 56 hingga 59. Bahkan jika pemberi kerja tak memenuhi hal tersebut, pekerja kontrak harus dijadikan pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu alias pekerja tetap.
Libur hari raya dan ibadah
Seperti UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 UU Cipta Kerja tak menyebut detail mengenai libur hari raya. Namun dalam ayat (6) Pasal tersebut, ketentuan libur panjang akan diatur lewat PP. Sedangkan dalam Pasal 153, pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerjanya dengan alasan menjalankan ibadah.
Kontrak seumur hidup
Dalam Pasal 66 yang mengatur pekerja alih daya, tak disebutkan berapa lama waktu perjanjian kerja mereka. Dalam ayat (1), disebutkan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan buruh yang dipekerjakannya didasarkan perjanjian tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Seperti Pasal-pasal lain, ketentuan lebih detail akan diatur dalam PP.
Larangan protes dan ancaman PHK
Tak ada larangan protes dan demonstrasi buruh dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Sesuai Pasal 154A, unjuk rasa tak masuk dalam alasan pemberi kerja melakukan PHK kepada pekerjanya. PHK baru bisa dilakukan jika buruh tak dapat bekerja selama enam bulan akibat ditahan karena tindak pidana.
