Epidemiolog Minta Pemerintah Prioritaskan Sains untuk Izin Vaksin
Menurutnya, pengujian yang dilakukan dalam waktu singkat membutuhkan sampel di atas 10 ribu orang. "Butuh sampel besar karena pengamatan cuma enam bulan," kata Pandu saat dihubungi Katadata.co.id, Rabu (6/1).
Meski demikian Pandu khawatir hasil uji klinis RI tidak bisa digabungkan dengan uji klinis di Brasil dan Turki lantaran perlu kesepakatan dan kesamaan protokol. Selain itu, ia juga menyayangkan uji klinis hanya dilakukan di Bandung, padahal masyarakat Indonesia bersifat heterogen.
Melihat situasi tersebut, Pandu menilai efikasi vaksin belum bisa dilaporkan kepada BPOM. Semestinya, laporan oleh tim uji klinis baru sebatas kadar antibodi yang dapat diketahui melalui uji klinis fase 1 dan 2.
Adapun, informasi terkait kadar antibodi belum menjamin penerima vaksin tidak akan sakit. Oleh karena itu, perlu uji klinis fase 3 dengan jumlah sampel yang memadai untuk mengetahui efikasi vaksin. "Jadi BPOM harus menunggu hasil," ujar dia.
Presiden Joko Widodo pada Rabu (6/1) berharap izin darurat dapat dikeluarkan pada pekan ini. Adapun BPOM, meski belum merespons permintaan Jokowi, sempat menyatakan izin penggunaan darurat masih diproses.
Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan dari evaluasi awal. vaksin tersebut dibuat dari bahan-bahan yang aman bagi manusia. "BPOM dapat memastikan bahwa vaksin ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya," kata Penny kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/1).
Adapun Majelis Ulama Indonesua (MUI) menyatakan fatwa terkait kehalalan vaksin virus corona bakal terbit dalam waktu dekat. Sinovac telah memberikan lampiran bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan vaksin. Tim auditor interim MUI pun telah mengaudit dan memverifikasi langsung vaksin tersebut.
"Pada Oktober 2020 sudah dilaksanakan proses itu, dan sekarang dalam tahap pematangan laporannya kata Ketua MUI bidang Halal dan Ekonomi Syariah Sholahuddin Al-Aiyub.
