Pandemi Covid-19 Momentum Akselerasi Transformasi Digital Pemerintahan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membangun sebuah database lengkap di website corona.jakarta.go.id yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JAKI. JAKI berisi layanan Pemprov DKI Jakarta seperti Jakarta Tanggap Covid, Jakwifi, Jaklapor, JakPangan, dan JakSurvei. Kerangka Smart City 4.0 yang dibangun untuk merespon pandemi ini menawarkan peluang signifikan untuk memajukan pemahaman membangun ekosistem smart city dengan teknologi, inovasi, kolaborasi dan ko-kreasi.
"Khusus Covid, dibangun secara cepat. Kami manfaatkan momentum ini untuk membuat platform berisi data, informasi, dan fasilitas pendukung dalam menghadapi pandemi ini," kata Anies.
Anies memaparkan, Jakarta Tanggap Covid dilengkapi fitur sosial assistance, data monitoring yang menggambarkan tentang situasi pandemi di Jakarta, map of the spread yang berisi gambaran kondisi Covid di berbagai tempat dan wilayah terkendali, Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), JakCLM, contact tracing, monitoring isolation, dan Google timeline.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut telah menerapkan transformasi digital dalam penanganan kasus Covid-19. Dalam transformasi digital ini, Pemprov Jateng melibatkan masyarakat, dimana tujuannya birokrasi menjadi lebih dekat dengan masyarakat.
"Strategi transformasi digital, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia bidang IT, pembangunan infrastruktur TIK, kerjasama antar pemerintah daerah mulai didorong, literasi digital masyarakat. Humas berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebaruan yang perlu diketahui masyarakat," ujarnya.
Ganjar juga memaparkan tantangan tranformasi digital, antara lain anggaran terbatas dan kuatnya ego sektoral, aturan masih mensyaratkan dokumen cetak, dan kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Dalam upaya mendorong transformasi digital pemerintahan dan kebijakan berbasis bukti secara umum, hasil kerja sama kajian Kantor Staf Presiden (KSP) dan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) bertajuk “Mendorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Pengalaman Kantor Staf Presiden dan Prioritas Pembangunan 2015-2019” merangkum bahwa setidaknya terdapat tiga tegangan dalam proses pembuatan kebijakan: politik-teknokratik, substansi-komunikasi, dan elitis-populis.
Menurut Rini Widyanti, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB, pandemi memposisikan SPBE sebagai fondasi kolaborasi instansi pemerintah, dengan 4 strategi: penguatan tata kelola SPBE, pelayanan publik terpadu, penyiapan teknologi digital dan membangun SDM yang kompeten dan inovatif.
Meski banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong transformasi digital pemerintahan, masing-masing pemangku kepentingan yang hadir bersepakat bahwa transformasi tersebut harus diakselerasi. Sebab, pemerintah dengan cepat dipaksa menuju masa depan digital dan memanfaatkan peluang signifikan untuk memajukan ekosistem pengetahuan dan inovasi dengan teknologi, kolaborasi dan ko-kreasi. Tentu saat pandemi berakhir, pemerintah perlu menghindari kembali ke tata kelola, proses, dan keadaan yang lama. Pandemi menjadi akselerator transformasi digital dimana SPBE tidak hanya dapat memberikan manfaat jangka panjang melalui budaya inovasi yang terbangun di mesin birokrasi dan peningkatan efektivitas yang besar, tetapi juga pengambilan kebijakan yang cepat dan tetap berdasarkan data yang bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik serta mendekatkan jarak antara pemerintah dan warganya.
