Survei: 63,3% Orang Tua Setuju Vaksin Anak Sebelum Belajar Tatap Muka
Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim merekomendasikan agar vaksinasi anak dilaksanakan terlebih dulu sebelum dimulainya PTM. Untuk mencapainya perlu dua langkah. Pertama, adanya sosialisasi dan edukasi manfaat vaksinasi anak terhadap orang tua.
Hal ini juga didukung oleh Jubir Vaksin Covid-19 Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi. Sosialisasi dan edukasi orang tua oleh pihak sekolah terkait vaksinasi anak sangat krusial. “Kalau orang tua masih ragu vaksinasi anak, ada kecenderungan mereka juga tidak mau divaksin. Jika begitu, nantinya orang tua bisa menularkan virus ke anak juga,” kata Nadia.
Berikutnya, P2G meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan segera melakukan penjadwalan vaksinasi anak. Inisiatif vaksinasi mandiri oleh sekolah dapat menjadi solusi sederhana. “Tetapi jangan sampai terjadi perdagangan vaksin di sekolah. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa vaksin bagi guru dan anak Indonesia itu gratis,” ujar Satriawan.
Terkait pembelajaran tatap muka, P2G menyebut sekolah yang menggelar PTM harus memastikan siswa yang hadir di sekolah sudah divaksinasi. Selain itu, vaksinasi guru dan tenaga pendidik juga harus dipercepat.
Saat ini vaksinasi guru dan tenaga pendidik sudah diangka 2 juta dari target 5 juta orang. “Pemerintah perlu mempercepat vaksinasi guru dan tenaga pendidik jika mau melaksanakan pembelajaran tatap muka,” ujar Nadia.
Pelaksanaan PTM tidak bergantung pada vaksinasi saja. Yang paling utama adalah penerapan protokol kesehatan dan kondisi orang di sekitar anak. “Saat PTM nanti anak bawa bekal, jarak harus diterapkan, waktu sekolah tidak terlalu panjang. Sekolah pun harus tetap diberikan metode pilihan mau daring atau luring,” katanya.
P2G menyebut empat indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka. Pertama, tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Kedua, sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka. Daftarnya tercantum di aturan pemerintah daerah setempat.
Ketiga, pemetaan pemerintah daerah terkait sebaran Covid-19 di wilayanya. Termasuk angka positivity rate harus di bawah 5% sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Terakhir, izin dari orang tua siswa yang bersifat personal, bukan perwakilan organisasi Komite Sekolah.
Penyumbang bahan: Alfida Febrianna (magang)
