LaporCovid-19 Terima Laporan Vaksin Booster untuk Keluarga Pejabat
Ia juga menyoroti adanya komersialisasi vaksin. Sejumlah laporan menyebutkan adanya oknum yang menarik biaya ke masyarakat untuk mendapatkan vaksin lebih cepat tanpa mengantre. "Padahal kesetaraan vaksin secara mendasar penting bagi kita," ujar Arif.
Katadata.co.id telah menghubungi Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi untuk memastikan tindak lanjut dari vaksinasi dosis ketiga non petugas kesehatan. Namun, belum ada respons hingga berita ini ditulis.
Sebelumnya, pemerintah juga berencana menggelar vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) berbayar bagi masyarakat non Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, epidemiolog menolak rencana vaksin booster komersial tersebut lantaran masih ada ancaman corona.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengatakan vaksin Covid-19 perlu ditetapkan sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman penularan merebak hingga pandemi. Bila virus corona sudah dipastikan tidak berpotensi menjadi wabah kembali, masyarakat boleh dipungut biaya.
"Harusnya vaksin gratis diberikan hingga wabah menjadi endemi dan tidak mengancam timbul kembali," katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (27/8).
Bila masih mengancam kesehatan masyarakat luas, pemerintah harus siap mengeluarkan dana untuk vaksinasi kepada masyarakat. Hal ini guna mencegah wabah kembali merebak.
