Bocoran Uji Kelayakan Andika Perkasa: Soal Anggaran dan Kesejahteraan
"Maka dari itu kita mau nanya bisa enggak tahun depan itu refocussing anggaran. Fokusnya dari (kesejahteraan) prajurit dan (penanganan) Covid," ujar Syaifullah.
Selain materi presentasi, Tamliha mengatakan seluruh berkas lainnya sudah diperiksa dan diverifikasi oleh Komisi I. Berkas-berkas tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), surat pernyataan sehat dari Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan hasil tes PCR.
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan LHKPN Jenderal Andika Perkasa selaku calon Panglima TNI yang mencapai Rp 179,9 miliar. Menurutnya uji kelayakan dan kepatutan hanya akan melakukan validasi laporan apakah laporan sudah benar dan sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh lembaga terkait.
Selain itu, Komisi I juga tidak akan membahas mengenai pelanggaran HAM yang sempat menjerat Andika. Hal ini karena menurut Bobby pertanyaan terkait dugaan-dugaan tersebut cenderung akan menjadi fitnah.
Komisi I hanya akan fokus terkait teknis mengenai bagaimana dalam masa jabatan Andika yang singkat yakni 13 bulan, dirinya bersama TNI dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini termasuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kapasitas profesional dan peningkatan kesejahteraan.
