Cegah Kepentingan Bisnis, Kemenkes Evaluasi Berkala Tarif Tes PCR
Tercatat, Kemenkes dan BPKP pertama kali mengevaluasi tarif tes PCR menjadi Rp 900 ribu pada 5 Oktober 2020. Evaluasi kembali dilakukan pada 16 Agustus 2021 dan menetapkan tarif tes PCR menjadi Rp 495 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp 525 ribu di luar Jawa-Bali.
Terakhir, tarif tes PCR kembali dievaluasi pada 27 Oktober 2021. Ketika itu, tarif tes PCR ditetapkan sebesar Rp 275 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp 300 ribu di luar Jawa-Bali.
Untuk diketahui, tes PCR menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Musababnya, kebijakan terkait pemeriksaan diagnosis corona tersebut kerap kali berganti.
Sejumlah pihak kemudian menuntut pemerintah membuka perputaran bisnis tes PCR. Terlebih, sejumlah nama pejabat ikut terseret dalam perputaran bisnis PCR, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Luhut melalui juru bicaranya Jodi Mahardi telah membantah tudingan mengambil keuntungan pribadi dari bisnis tes PCR. Jodi mengatakan, partisipasi yang diberikan Luhut melalui PT Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
“Partisipasi dari Pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari upaya yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain juga berbagai donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus,” ucap Jodi dalam siaran pers, Rabu (3/11).
