Oposisi Adalah Pihak Berlawanan, Ini Penjelasannya

Dalam jurnal itu juga disebutkan, bahwa setiap pengekangan kebebasan dan pencekalan dalam mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntutan sebuah falsafah sebuah negara atau hak asasi manusia.

Peran oposisi partai politik sangat penting untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan secara konsisten, objektif dan berpegang pada kebenaran. Serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Adanya oposisi di parlemen akan mempersempit kemungkinan terjadinya tiranisme dan otoritarianisme.

Sudut Berbeda Oposisi dan Koalisi

Aisah Putri Budiarti selaku peneliti LIPI, koalisi merupakan partai atau gabungan partai yang dibentuk dalam periode tertentu untuk tujuan politik bersama.

Koalisi ini sifatnya bekerja dalam periode tertentu, misalnya koalisi dibangun saat pemilu untuk mencalonkan dan mendukung kandidat dalam pemilihan presiden atau kepala daerah. Sementara itu, koalisi pemerintah dibentuk dalam satu periode pemerintahan untuk mendukung kerja pemerintahan khususnya dukungan dari dalam parlemen saat pembuatan kebijakan.

Di sisi lain, oposisi adalah partai atau gabungan partai yang memiliki posisi di luar koalisi pemerintah dalam periode tertentu. Dalam konteks yang ideal, posisi koalisi atau oposisi ditentukan oleh ideologi dan visi misi partai. Dengan kata lain, koalisi atau oposisi dibangun karena dasar kesamaan atau perbedaan ideologinya.

Meski ada dalam kekuasaan partai koalisi tidak mampu untuk mengkritisi lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintah karena komitmen koalisi sebagai pendukung pemerintah atau keterlibatannya yang lebih dalam kebijakan pemerintah. Sementara itu, oposisi bersifat sebaliknya. Akses dalam mempengaruhi kebijakan secara langsung mungkin terbatas. Namun, pihak oposisi memiliki kemampuan lebih fleksibel dan objektif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Mengapa Partai Harus Oposisi?

Oposisi dalam ilmu politik disebabkan oleh tiga hal yaitu:

• Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan proses demokrasi yang berdaulat. Bentuk kebebasan dalam bingkai pluralisme menuntut partai untuk andil dalam kekuasaan.
• Perubahan struktur sosial.
• Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi era modern yang memunculkan.