Peran Kunci Komunitas dalam Proses Knowledge-to-Policy di Masa Pandemi
“Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang beranekaragam. Namun, hasil pembangunannya tidak merata. Di Australia, kami mengalami hal yang sama. Sumber-sumber daya ini harus bisa sama rata secara nasional sehingga kapasitas nasional bisa terangkat bersama. Di Australia, ketika sebuah lembaga menerima pendanaan riset, maka lembaga tersebut harus bekerjasama dengan daerah setempat di tempat kajian. Pemerintah harus bisa membagi berdasarkan karakter geografi. Indonesia punya talent yang bagus. Ini dapat diatur sehingga mitra kerja pemerintah bisa sama rata dan bisa berkolaborasi lebih baik.” kata Veronica.
Sebelumnya, Wakil Direktur Eksekutif, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Medelina K Hendytio, memaparkan bagaimana pengetahuan dan data digunakan oleh CSIS sesuai perannya sebagai think tank dalam mendukung Pemerintah menangani Pandemi COVID-19 terutama dalam hal mendorong masyarakat untuk patuh akan protokol kesehatan. Sementara itu, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Miftah Fadhli, menjelaskan bagaimana ELSAM menggunakan pendekatan K2P dalam riset dan advokasi yang digunakan ELSAM dalam mendorong perubahan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Dari sisi advokasi kebijakan, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi, menjelaskan bagaimana Seknas FITRA memastikan penggunaan pengetahuan dalam advokasi kebijakan, baik ke pemerintah Nasional maupun daerah terutama terkait realokasi dan refocusing anggaran untuk merespon pandemi. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Institute for Research and Empowerment (IRE), Dina Mariana, memaparkan bagaimana IRE menggunakan pengetahuan lokal dan hasil riset dalam mendorong adanya kebijakan yang inklusif berbasis pengetahuan terkait isu ketahanan desa.
Dalam situasi pandemi COVID-19, pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya aspek kesehatan dan ekonomi namun juga aspek budaya dan sosial. Informasi yang memengaruhi kebijakan publik perlu bersifat multidisiplin dan berasal dari multiaktor. Sementara itu, dari sisi perlindungan data pribadi, diperlukan regulasi yang tepat dalam melindungi data pribadi masyarakat. Seperti dalam aplikasi kesehatan Peduli Lindungi. Sebaiknya tujuan aplikasi lebih fokus pada kesehatan dan tidak digunakan atau terintegrasi dengan layanan lainnya seperti untuk e-commerce atau perbankan sehingga tidak melanggar prinsip perlindungan data pribadi.
Tidak hanya itu, pondasi demografi menjadi hal yang penting dalam perumusan kebijakan untuk mendorong pemerintah yang responsif dan membangun inisiatif warga. Perlu arena dan afirmasi yang memberi ruang untuk partisipasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu menjadi pembelajaran untuk mendorong warga yang aktif dan pemerintah yang responsif.
