PDIP Percaya Diri Tak Berkoalisi pada Pemilu 2024
Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) menunjukkan gelagat untuk membentuk poros tunggal dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam berbagai pernyataan yang disampaikan oleh politisinya, PDIP enggan menlontarkan pernyataan koalisi, melainkan kerja sama politik.
Terminologi kerja sama politik digunakan lantaran partai tersebut telah memegang presidential threshold sebagai salah satu prasyarat pencalonan presiden. PDIP saat ini menggenggam 22,26% suara di DPR, lebih tinggi dari syarat presidential threshold sebesar 20%.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa terminologi kerja sama politik juga merupakan arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disebabkan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensial, bukan parlementer.
“Kalau koalisi, gabungan partai politik itulah yang membentuk pemerintah,” ujar Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Jumat (24/6).
Masinton menyampaikan bahwa kerja sama politik lebih cocok digunakan untuk negara yang menganut sistem presidensial dibandingkan pembentukan koalisi. Menurut dia, perbedaan terminologi seperti ini merupakan hal mendasar yang dapat menguatkan sistem presidensial.
“Karena Pemilu presiden dan legislatif berbarengan, maka nanti ya sudah kami mengusung. Nah, nanti dia dapat kursi berapa, kalau mau dikonversi suaranya berapa. Umpamanya menang calonnya, dikonversi dalam pemerintahan sesuai porsi kursinya,” jelas Masinton.
Masinton mengklaim bahwa PDIP tak ingin sendirian dalam menghadapi Pemilu 2024. Namun jika PDIP tak menemukan kecocokan selama penjajakan, partai berlambang banteng ini percaya diri untuk maju sendiri.
“Dalam berjuang itu kan kalau bersama-samanya tidak ketemu, ya sendiri kan harus jalan juga,” kata Masinton.
Kecocokan tersebut nantinya akan terlihat dari platform yang disepakati bersama-sama. “Yang penting tidak over confident,” katanya.
Pernyataan terkait kerja sama politik juga diungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada Selasa (21/6) di Sekolah Partai PDIP. Saat itu, Mega menegaskan bahwa partainya tidak akan menjalin koalisi, tetapi kerja sama politik.
“Kalau yang menang sudah mayoritas, ada dari oposisi. Itu mesti pakai perhitungannya, suaramu piro, kursimu piro, maune jadi opo. Kita kan enggak,” ujar Mega dalam pidatonya di hadapan para pengurus PDIP.
Istilah kerja sama politik juga lebih dulu pernah diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Saat merespon soal kemungkinan PDIP membentuk poros sendiri, Hasto menyebutkan istilah tersebut sebagai pengganti koalisi.
"Kerja sama partai politik itu kan salah satu prinsip gotong royong," ujarnya usai Peresmian Masjid At-Taufiq pada Rabu (8/6).
Meski partai lain telah melakukan berbagai manuver politik untuk menjajaki kemungkinan koalisi, Hasto tak merasa ketakutan PDIP akan tertinggal. Menurutnya, segala komunikasi politik mesti dijalankan secara bertahap.
“Dijalankan dulu kita ini kan step by step,” ungkap Hasto.
