Kritik 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf, BEM UI Beri IPK Satu Koma ke Kabinet

Ameidyo Daud Nasution
26 Oktober 2022, 15:14
bem ui, jokowi, ma'ruf, kabinet
ANTARA FOTO/HO-Setpres/Muchlis Jr/wpa/hp.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres MaÕruf Amin (tengah) dan Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) menyampaikan sambutan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kritik diberikan dalam konteks tiga tahun Kabinet Indonesia Maju berjalan.

Dalam unggahan di akun Instagramnya, BEM UI mengatakan rakyat terus digebuk dalam tiga tahun masa jabatan Jokowi-Ma'ruf. Mereka menyoroti mahalnya dana pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk hal minim urgensi, masalah lingkungan, serta maraknya praktik korupsi.

"Kasus pelanggaran hak asasi manusia tak kunjung mendapat keadilan," kata mereka dalam unggahannya seperti ditulis pada Rabu (26/10).

Dalam unggahannya, BEM UI juga mencantumkan sejumlah pemberitaan resmi media soal pendidikan RI yang masih tertinggal dari negara lain, masalah penggusuran, hingga 553 penindakan korupsi dengan potensi kerugian negara Rp 29,4 triliun.

BEM UI juga memberikan penilaian satu koma dari skala Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4 kepada Kabinet Indonesia Maju. Ini karena setiap menteri masih belum mampu menyelesaikan masalah di setiap sektor.

"Harap berbenah diri karena tidak ada remedial," kata mereka.

Meski demikian, tidak semua menteri dan kepala lembaga yang disoroti mereka. BEM UI hanya menyoroti 12 menteri mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, hingga Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
A post shared by BEM UI (@bemui_official)

Skor terendah diterima Listyo Sigit hingga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Kapolri dianggap tak mengatasi masalah mulai dari Ferdy Sambo, Kanjuruhan, hingga Irjen Teddy Minahasa yang tersangkut narkoba. Sedangkan Firli dianggap melanggar kode etik dan tak mampu menekan korupsi.

"Anehnya, kedua pimpinan lembaga ini terus dipertahankan oleh Presiden Jokowi tanpa alasan yang pasti," kata BEM UI.

Sedangkan Kantor Staf Presiden telah meluncurkan buku kinerja pemerintah sepanjang 2022. Beberapa capaian yang disampaikan antara lain pemberian 400 juta dosis vaksin Covid-19, pertumbuhan di atas 5% pada kuartal II 2022, hingga penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 12% dari porsi energi.

"Masyarakat cukup optimistis memandang masa depan," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko pada Minggu (23/10) dikutip dari Antara.

Reporter: Antara

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...