Mahfud: Tak Ada Penundaan Pemilu, Tetap Sesuai Jadwal
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak ingin memperpanjang periode jabatan presiden dan menunda Pemilihan Umum (Pemilu).
Saat ini pemerintah telah mempersiapkan proses Pemilu 2024 sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024. Bahkan Mahfud menyatakan dirinya bertanggung jawab agar pemilu terlaksana dengan baik.
"Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. Lima tahun sekali," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (28/2) dikutip dari Antara.
Mahfud menjelaskan, selalu terjadi kecurangan pemilu pada era Reformasi. Bedanya dengan masa Orde Baru adalah pelaku kecurangan itu sendiri.
"Kalau Orde Baru, kecurangan dilakukan pemerintah. Sekarang, curangnya antar peserta pemilu," kata Mahfud.
Makanya ia berharap pemilu mendatang bisa berlangsung lebih tertib. Namun syaratnya, pemerintah, penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat juga mampu lebih tertib.
"Itu yang harus kita tertibkan karena reformasi ini sudah bagus hasilnya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman melontarkan kabar soal adanya dana besar untuk menunda pemilu. Dalam rapat dengan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), Benny menyinggung soal kemungkinan upaya penundaan pesta politik lima tahunan.
Oleh sebab itu, ia meminta PPATK bekerja lebih detail untuk melaporkan seluruh transaksi keuangan jelang tahun politik.
"Saya dengar-dengar ada dana banyak untuk penundaan Pemilu," kata Benny dalam rapat kerja dengan Kepala PPATK di ruang Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa (14/2).
