DPR Beda SIkap Soal Jokowi Bakal ‘Cawe-cawe’ Jelang Pilpres 2024
Presiden Joko Widodo menyatakan akan ikut terlibat atau ‘cawe-cawe’ dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan pemimpin redaksi sejumlah media dan pegiat sosial media dalam obrolan santai sekitar dua jam di istana negara pada Senin (29/5).
“Ya ngobrol saja, ngobrol tentang 'cawe-cawe' pokoknya," kata Helmy Yahya, pemilik kanal Youtube "Helmy Yahya Bicara" usai pertemuan. Pernyataan Helmy dikuatkan pula oleh Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas. "'Cawe-cawe' tidak melanggar undang-undang, jadi 'cawe-cawe' itu demi negara, bukan demi pribadi," ungkap Karni.
Pernyataan Jokowi soal ‘cawe-cawe’ dalam pilpres ini mendapat sambutan berbeda dari sejumlah fraksi di DPR. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ericko Sotarduga menilai seorang presiden seharusnya memang melakukan cawe-cawe politik.
Eriko beralasan, cawe-cawe diperlukan untuk menjamin proses transisi dari pemerintahan Jokowi kepada penerusnya berjalan dengan baik. Selain itu, menurutnya langkah yang diambil Presiden sebagai upaya mewujudkan proses demokrasi dalam pemilu nanti.
"Presiden nanti yang terpilih atau partai atau caleg yang terpilih itu benar-benar kehendak rakyat, beliau ingin menjamin itu," kata Eriko.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan hal serupa. Ia berpendapat apa yang disampaikan Jokowi sudah tepat. Sebagai warga negara Jokowi punya hak untuk menyampaikan aspirasi dalam hal ini agar kinerja yang sudah ia lakukan selama hampir 10 tahun bisa dilanjutkan oleh penerusnya.
“Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan.
Meski begitu fungsionaris Partai Gerindra ini mengatakan bahwa pernyataan ‘cawe-cawe’ yang disampaikan Jokowi harus dalam koridor hukum yang berlaku. Ia menyebut dalam hal pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilu sudah ada aturan kampanye dan aturan keberpihakan.
“Semua sudah ada aturan yang mengatur. Ada peraturan untuk KPU, Bawaslu, di mana aturan itu diawasi. Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu,” ujar Habiburokhman lagi.
Sikap penentangan dengan tegas disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman. Ia menyebut Jokowi sebagai kepala negara tidak boleh ‘cawe-cawe’. Menurutnya, presiden harus bersikap netral.
"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara kedepan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua?" kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Menurut Benny, sebagai salah seorang petugas partai politik Jokowi boleh menyatakan dukungannya terhadap kandidat bakal calon presiden. Namun, ia mengingatkan Jokowi untuk tidak ‘cawe-cawe’ terlalu jauh yang berpotensi melewati kewenangan.
“Tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," kata Beny.
Terhadap pelaksanaan pilpres 2024 Jokowi memang sudah beberapa kali terlihat aktif dalam pemilihan kandidat capres. Pada Minggu (2/4) lalu, Jokowi mengumpulkan partai koalisi pendukung pemerintah di Kantor DPP Partai Amanat Nasional dalam acara bertajuk silaturahmi. Usai pertemuan para ketua umum yang hadir menyatakan adanya sinyal pembentukan koalisi besar untuk menyiapkan capres dan telah mendapat restu Jokowi.
Pertemuan silaturahmi yang melahirkan wacana koalisi besar itu bergulir sebelum PDIP secara mandiri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tanpa mengajak koalisi partai lain. Pada minggu 14 Mei 2023 Jokowi menghadiri musyawarah rakyat relawan pendukung Jokowi di Istora Senayan. Hasilnya keluar tiga nama yang akan diajukan pendukung Jokowi yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto.
