Jadi Saksi di Sidang Haris - Fathia, Luhut Akui Jengkel Dipanggil Lord
Luhut menilai julukan Lord memiliki makna yang merendahkan dalam pembicaraan antara Haris dan Fathia di siaran digital tersebut. Di samping itu, Luhut tidak pernah diundang untuk melakukan klarifikasi terhadap tudingan yang dilayangkan Fathia.
Selain julukan Lord, Luhut mempermasalahkan dirinya yang dicap sebagai orang jahat dalam tayangan tersebut. Namun momen penuduhan secara eksklusif tersebut tidak ditemukan dalam video siniar sepanjang hampir 27 menit dan diunggah pada 20 Agustus 2021 tersebut.
Luhut menjelaskan informasi terkait video siniar tersebut berawal dari laporan anak buahnya. Setelah melakukan verifikasi, anak buahnya membuat kesimpulan terkait video tersebut dalam sebuah laporan dan memberikan laporan tersebut ke Luhut.
"Saya kira apa yang ditayangkan ada kalimat penjahat itu. Nanti kami akan coba dalami lagi," kata Luhut.
Setelah mendapatkan laporan tersebut, Luhut berusaha bertemu dengan Haris dengan melayangkan undangan lisan sebanyak tiga kali. Akan tetapi, menurutnya, Haris membalas undangan tersebut dengan balasan yang seolah-olah menantang.
Dalam penjelasannya, Luhut mengatakan sebenarnya telah mengupayakan upaya damai dalam perkara itu. Namun, karena merasa tidak mendapat respon yang baik ia mengaku menempuh jalur hukum untuk memberi pelajaran dalam hal kebebasan berpendapat.
“Tidak ada kebebasan absolut, semua kebebasan harus bertanggung jawab,” ujar Luhut.
Tanggapan Terdakwa
Haris menjelaskan isi dialog dalam video siniar tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan sembilan lembaga swadaya masyarakat. Haris mengaku secara sadar mengunggah video siniar tersebut dengan resiko rusaknya hubungannya dengan Luhut.
"Persidangan ini pun sudah saya duga. Saya bukan cari musuh, tapi saya sedih lihat orang di Papua," kata Haris.
Di sisi lain, Fathia memaparkan riset tersebut berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Fathia berargumen kata penjahat dalam siniar tersebut tidak pernah ditujukan secara eksklusif kepada Luhut.
"Melainkan dengan bahasan-bahasan lain yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan pelanggaran HAM di Papua," kata Fathia.
