Jokowi Akan Terapkan Sistem Kerja Hybrid untuk Kurangi Polusi Jakarta
Presiden Joko Widodo berencana melakukan hybrid working di DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut merupakan strategi jangka pendek untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
Jokowi memberi sinyal total pekerja yang bekerja dari rumah berkisar 25% sampai 75%. Namun Kepala Negara menyatakan besaran pekerja yang bekerja dari rumah akan ditentukan dalam rapat terbatas selanjutnya.
"Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, yakni gabungan antara work from office dan work from home," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (18/4)
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan membatasi jumlah pekerja yang datang ke Ibu Kota dalam waktu dekat. Hal tersebut jadi bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.
WFH PNS DKI Jakarta
Heru mengatakan, pembatasan pekerja tersebut akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Jakarta, khususnya di bawah pemerintah daerah. Dia berencana mengurangi pekerja pemerintah daerah yang datang ke kantor hingga 60%.
"WFH itu 50% atau 60% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan bersama WFH," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin (14/8).
Heru mengatakan, WFH hanya akan dilakukan pada PNS yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, PNS yang akan mengerjakan tugasnya dari rumah adalah PNS dalam bidang perencanaan.
Saat ini, Heru sedang menghitung berapa persentase karyawan yang akan bekerja dari rumah di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Menurutnya, penerapan WFH pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan dimulai pada September 2023.
