Kalla Ingatkan Jokowi Jaga Netralitas dan Keadilan di Pilpres 2024

Muhamad Fajar Riyandanu
26 Januari 2024, 13:09
Mantan Wakil Presiden, yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kedua kiri) menyaksikan jajaran foto kegiatan anggota PMI saat Musyawarah Nasional XXI PMI, di Jakarta.
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Mantan Wakil Presiden, yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kedua kiri) menyaksikan jajaran foto kegiatan anggota PMI saat Musyawarah Nasional XXI PMI, di Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan umum atau pemilu, termasuk jajaran menteri dan presiden. Presiden menyatakan itu di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Jokowi mengatakan para pejabat pemerintahan yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara. Jokowi menyampaikan jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Itu hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan jabatannya sebagai presiden tak menutup kesempatan dirinya untuk ikut berkampanye. Namun, Jokowi enggan berkomentar saat ditanya wartawan apakah akan mengambil haknya untuk berkampanye di pemilu tahun ini.

“Ya, nanti dilihat. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye. Itu boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini menjadi perdebatan. Banyak para pegiat demokrasi mengingatkan sebagai kepala negara, Jokowi harus menjaga netralitas.

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...