Jokowi Sebut Angkat Prabowo Jadi Jenderal Bukan Transaksi Politik
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo menyatakan pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak memuat unsur politik tertentu. Prabowo yang juga calon presiden yang berpasangan dengan putra sulung Jokowi mendapat HOR di GOR Ahmad Yani Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, hari ini.
"Kalau transaksi politik, saya berikan saja sebelum Pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan itu," ujar Jokowi saat ditemui usai seremoni penganugerahan, Rabu (28/2).
Berdasarkan hasil hitung pemilihan suara cepat, Prabowo dan Gibran Rakabuming meraih suara terbanyak dalam pilpres 2024. Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum merampungkan perhitungan suara manual.
Hasil hitung suara KPU pada Rabu (28/2) pukul 10.55, pasangan Prabowo-Gibran telah menjaring 75,1 juta suara. Capaian tersebut setara dengan 58,8% suara yang masuk saat ini, unggul dibandingkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Jokowi mengatakan penganugerahan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Prabowo berangkat dari usulan institusi internal TNI. Jokowi menyetujui pengajuan tersebut dalam bentuk surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.
"Jadi semuanya memang berangkat dari bawah berdasarkan usulan Panglima TNI," kata Jokowi.
Dengan pengangkatan pangkat ini, Prabowo yang mengakhiri masa tugas militernya pada 1998 dengan pangkat Letnan Jenderal atau bintang tiga akan naik menjadi Jenderal penuh atau bintang empat.
Kenaikan pangkat dengan menambahkan bintang tanda kehormatan istimewa diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Jokowi melanjutkan, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan merupakan hal jamak dalam tiap rezim pemerintahan.
Sejauh ini ada tujuh Jenderal TNI yang mendapat gelar kehormatan. Satu di antaranya adalah Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu Soesilo Sudarman, Surjadi Soedirdja, Agum Gumelar, Luhut Binsar Pandjaitan, Hari Sabarno dan Abdullah Mahmud Hendropriyono. "Ini kan juga bukan hanya sekarang, sesuatu yang sudah biasa dalam TNI maupun Polri," kata Jokowi.
