Dampak Penonaktifan NIK KTP Jakarta Jelang Pilkada 2024
"Inshallah, hak politik mereka tetap terjamin. Itu tidak mematikan hak politik dan ini juga membantu dalam proses pemilihan," ujar Budi.
Namun, penonaktifan NIK ini akan berdampak pada pelayanan publik yang menggunakan NIK, seperti BPJS Kesehatan hingga STNK.
"Terkait program penataan dan penertiban dokumen Adminduk memang akan berdampak pada pelayanan publik yang menggunakan NIK," kata Budi, dilansir dari cnnindonesia.com, Jumat (26/4).
Budi mengatakan bahwa Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk meminimalisir dampak negatifnya, seperti dengan Bapenda Jabar, Banten dan DKI untuk pajak biaya balik nama karena perubahan domisili aset, dan dengan BPJS Kesehatan untuk layanan kesehatan bagi masyarakat yang masih dalam perawatan.
Penonaktifan NIK KTP Jakarta merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan. Meskipun ada tantangan, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa proses ini tidak mengganggu hak politik warga dan tidak menimbulkan masalah administratif yang lebih luas.
