Top News: Udara Jakarta Terburuk di Dunia, Sritex PHK Ribuan Karyawan

Jakarta mendapatkan peringkat terbaik, sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Menurut data IQAir, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta mencapai 179, menjadikannya masuk kategori tidak sehat.

Angka tersebut masuk ke dalam kategori tingkat kualitas udara tidak sehat bagi kelompok sensitif, karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan sensitif, bahkan menimbulkan kerusakan pada tumbuhan.

Masyarakat disarankan memakai masker, mengurangi aktivitas keluar ruangan, menutup jendela, dan mengaktifkan penyaring udara.

Kualitas udara terburuk di dunia menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id pada Selasa (25/6). Selain ini, ketahui juga bagaimana PHK di industri tekstil, serta bagaimana lobi-lobi koalisi untuk Pilkada Jakarta.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Kualitas Udara Jakarta Nomor Satu Terburuk di Dunia

Jakarta menduduki peringkat nomor satu sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Selasa pagi (25/6).

Disarankan kepada masyarakat agar memakai masker saat keluar rumah, perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor dan menyalakan penyaring udara.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 07.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan pertama dengan angka 179 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

Angka itu memiliki penjelasan kategori tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Sedangkan kualitas udara kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

2. Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Polusi Terburuk Sepanjang 2023

Indonesia masuk 10 besar negara penghasil karbon dioksida terbesar dunia sepanjang 2023, menurut Tinjauan Statistik Energi Dunia dari Institut Energi 2024.

Emisi karbon dioksida dari produksi energi mencetak rekor tertinggi yaitu sebesar 24,5 miliar metrik ton karbon dioksida (CO2) pada tahun tersebut.

Dikutip dari Reuters, Selasa (25/6), jumlah emisi tersebut lebih tinggi 582 juta ton dibandingkan 2022. Hal ini terjadi meskipun terjadi penurunan emisi tahunan di lima dari 10 negara dengan polusi terbesar di dunia.

Indonesia berada di posisi enam. Sementara negara lainnya yang masuk 10 besar tempat paling berpolusi di dunia adalah Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, Iran, Jepang, dan Rusia.

Tiga negara penghasil polusi energi terbesar adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, yang bersama-sama menyumbang lebih dari 53% polusi energi pada tahun lalu.

3. Sritex Akui PHK 3.000 Orang Tahun Ini, Pemecatan Berpotensi Berlanjut

T Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyatakan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada 3.000 karyawan. Dengan kata lain, perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja sebanyak 23% sepanjang paruh pertama tahun ini menjadi sekitar 10 ribu orang.

Direktur Keuangan Sritex Welly Salam mengatakan perusahaan belum menutup gelombang PHK berikutnya. Kondisi ini dapat merangsek seluruh industri tekstil hingga akhir tahun.

"Keputusan PHK di industri tekstil akan bergantung pada kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat," kata Welly dalam paparan publik, Selasa (25/6).

Pemecatan karyawan, menurut dia, menjadi jalan yang harus ditempuh agar perusahaan tidak terganggu. Karena itu, langkah PHK harus dilakukan dengan tepat dan tidak dilihat sebagai hal yang tabu.

Welly mengatakan PHK karyawan merupakan kebijakan yang tidak menyenangkan. Sebab, industri tekstil merupakan sektor yang menyerap semua jenis tenaga kerja di dalam negeri.

4. Lobi-lobi 3 Poros Koalisi Pilkada Jakarta, Jalan Berlaga Anies dan RK?

Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang, dinamika politik di Jakarta kian cair.

Partai politik makin gencar membangun koalisi untuk bisa mengusung calon yang akan bertarung memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029.

Koalisi di Pilkada Jakarta menjadi keharusan lantaran tak satupun partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa koalisi.

Berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, partai politik atau gabungan partai harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta untuk bisa mengusung calon.

Hingga kini baru ada tiga nama calon kandidat gubernur yang digadang akan maju di Pilkada Jakarta dan sudah mendapat dukungan dari Partai Politik. Dua nama yang sudah resmi diusung adalah Anies Rasyid Baswedan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Muhamad Sohibul Iman yang diusung Partai Keadilan Sejahtera.

Nama lain yang sudah mengantongi dukungan partai namun belum resmi diusung adalah Ridwan Kamil yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Munculnya tiga kandidat calon gubernur membuat konstelasi kian dinamis lantaran lobi politik yang belum putus.

5. META Bakal Masukkan Saham Investornya ke Balai Harta Peninggalan

Emiten grup Salim PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) menyatakan perusahaan masih harus menunggu izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan penawaran tender sukarela tahap IV.

Namun jika tidak diizinkan, saham yang dimiliki oleh para pemegang saham tersebut dimasukkan ke Balai Harta Peninggalan dan tetap melaksanakan go private atau perusahaan tertutup.

Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Unit ini mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Perusahaan META, Dahlia Evawani, mengatakan sebanyak 6.109 pihak belum ikut serta dalam penawaran tender sukarela per 21 Juni 2024. Hal ini menyebabkan Nusantara Infrastructure harus melaksanakan penawaran tender sukarela tahap IV.