Top News: Biaya Makan Bergizi Gratis Dikaji Ulang, Pembangunan IKN 15%

Tim ekonomi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sedang mengkaji potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis agar menjadi lebih efektif.

Wacananya, dari anggaran Rp 15 ribu per anak menjadi sekitar Rp 7.500 hingga Rp 9.000. Perubahan ini diperlukan untuk beradaptasi terhadap anggaran sebesar Rp 71 triliun yang telah ditentukan dalam RAPBN 2025.

Dengan adanya pemangkasan biaya per anak, pemerintahan mendatang dapat memaksimalkan jumlah penerima manfaat dari program tersebut, tanpa perlu mengajukan anggaran yang lebih besar.

Kajian ini merupakan upaya pemerintahan Prabowo untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Kajian perubahan biaya makan bergizi gratis menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Di samping itu, ketahui juga seluk beluk Satgas Impor Ilegal, serta perkembangan pembangunan IKN baru 15 persen.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Prabowo Kaji Dana Makan Bergizi Gratis Rp 9.000 atau Rp 7.500 per Anak

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan membocorkan hasil pertemuannya dengan tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah ekonom.

Salah satunya terkait rencana untuk mengkaji alokasi makan bergizi gratis bisa di bawah Rp 15 ribu per anak.

Heriyanto menuturkan bahwa tim ekonomi Prabowo sudah menyetujui anggaran program tersebut sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sehingga alokasi penggunaannya akan disesuaikan.

"Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonomi itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunin menjadi lebih hemat dari Rp 15 ribu mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 per anak?" kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 Mandiri Investasi, Selasa (16/7).

Rencana pemangkasan itu, kata Heriyanto, dilakukan agar program tersebut dapat dirasakan banyak orang. Dia melihat pandangan Prabowo itu untuk mendorong programnya tetap berjalan meski anggaran terbatas Rp 71 triliun.

"Pemikiran beliau [Prabowo] itu adalah mendorong programnya dalam keterbatasan. Keterbatasan di dalam Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorongnya ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun," kata dia.

2. Sebulan Jelang Upacara HUT RI, Jokowi Akui Pembangunan IKN Baru 15 %

Sebulan menjelang HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus persiapan pelaksanaan upacara kemerdekaan di Istana Negara yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara terus digesa. Meski begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui capaian pembangunan IKN masih jauh dari selesai.

“Jadi jangan membayangkan kita Upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 %,” kata Presiden seperti dikutip Rabu (17/7).

Menurut Jokowi IKN adalah sebuah mimpi jangka panjang. Oleh karena itu ia menyebut pembangunannya tidak akan selesai hanya dalam 2 atau 3 tahun.

“Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang sedang kita kejar,” tutur Jokowi.

3. Jurus Kongsi Aguan - Salim Memoles PANI, Raih Prapenjualan Rp 3,3 T

Kongsi dua konglomerat, Sugianto Kusumo alias Aguan dan Anthony Salim, membuat kinerja PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) kian moncer. Sejak Aguan masuk dalam jajaran direksi, laporan keuangan PANI bergerak positif.

PANI merupakan perusahaan yang 89,2% sahamnya digenggam oleh PT Multi Artha Pratama milik Aguan. Adapun masyarakat memiliki 10,8 % dari total saham yang dimiliki perusahaan.

Di perusahaan ini Aguan menjadi pengendali langsung dengan posisi sebagai Direktur Utama sejak Juni 2023.

Merujuk laporan keuangan perusahaan, PANI mencatatkan prapenjualan sebesar Rp 3,3 triliun dalam enam bulan pertama 2024. Angka ini mencapai 60% dari target tahunannya yang sebesar Rp 5,5 triliun.

4. Satgas Impor Ilegal Segera Beraksi, Ini Kewenangan dan Area Operasinya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan Satuan Tugas Impor Ilegal beroperasi pada akhir pekan ini, Jumat (19/7). Satgas juga akan terdiri dari aparat penegak hukum sehingga dapat melakukan penindakan langsung di lapangan jika menemukan barang impor ilegal.

Zulhas menyampaikan, satgas tersebut setidaknya akan beroperasi pada tujuh provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau secara khusus Batam.

Menurutnya, modus impor ilegal sudah mulai terlihat jelas di provinsi-provinsi tersebut. "Kami akan lakukan penegaka hukum pada oknum yang masih mau impor ilegal dan main-main. Kami akan lakukan yang terbaik untuk melindungi industri pakaian jadi nasional," kata Zulhas di kantornya, Rabu (17/7).

Tugas utama Satgas Impor Ilegal adalah memberantas barang impor ilegal di dalam negeri. Tugas tersebut telah diemban Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga.

5. Emiten Sinar Mas DSSA Umumkan Rencana Stock Split, Saham Disuspen BEI

Emiten termahal yang tergabung dalam Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) mengumumkan rencana perusahaan dalam waktu dekat. Kabar itu disampaikan usai Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham alias suspensi terhadap emiten pertambangan batu bara itu.

Saham DSSA melejit pada perdagangan Senin, (15/7) dengan ditutup di Rp 290.000 atau naik 2,47%. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 223,476 triliun. BEI menggembok perdagangan saham DSSA sejak Selasa (16/7).

Berdasarkan data BEI, selama sepekan ini saham DSSA terpantau terus mengalami kenaikan. Harga saham DSSA telah melonjak 262,50% secara year to date. Tak hanya itu, dalam enam bulan terakhir sahamnya meroket 260,36% dan melesat 135,77% dalam tiga bulan terakhir.