Puan Minta Publik Tak Saling Curiga Soal Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi

Ringkasan
- Pemberian izin mengelola tambang untuk Perguruan Tinggi tengah dibahas dalam revisi UU Minerba.
- DPR menerima masukan dari seluruh masyarakat dan belum memberikan keputusan final.
- Keterlibatan kampus dalam pengelolaan tambang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mahasiswa.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta publik tak saling curiga atas pemberian izin mengelola tambang untuk Perguruan Tinggi. Peluang kampus mengelola tambang itu kini tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang bergulir di DPR.
"Jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga, mari lah kita sama-sama bicarakan dan diskuskan bersama dulu poin-poin apa, hal-hal apa yang insyaallah nantinya semoga ada jalan tengah atau titik temu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).
Puan menuturkan RUU Minerba hingga kini masih dibahas oleh DPR. Ia juga menyatakan DPR menerima segala masukan yang disampaikan seluruh masyarakat sehingga belum ada keputusan final.
"DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu perguruan tinggi, apakah kemudian masyarakat untuk mendengar aspirasinya," kata dia.
Puan mengatakan, dengan RUU Minerba diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terkhusus universitas. Keterlibatan kampus menurut Puan akan membuka pintu bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas.
“Bukan hanya akan bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, DPR telah menyepakati RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR. Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (23/1). Dalam rapat itu pendapat 7 fraksi yang ada disampaikan secara tertulis.
Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pengesahan RUU itu baru permulaan dan belum menjadi draf. "Nantinya dibahas, dan kemudian juga ada partisipasi publik, kemudian dari hasil itu baru kemudian dimasukkan ke dalam rumusan," kata Dasco.
Sebelumnya, Baleg DPR sepakat untuk menjadikan RUU Minerba sebagai usul iniatif DPR dan dibawa ke rapat paripurna. Ketua Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan mengatakan, RUU Perubahan ketiga terkait UU Minerba ini memiliki empat poin pembahasan utama.
Pertama, hilirisasi di Indonesia harus dipercepat untuk mencapai swasembada energi dan hilirisasi. Kedua, pengundangan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan.
Pembahasan ketiga menyebutkan perguruan tinggi juga punya hak untuk mengeloa tambang. Adapun pertemuan keempat berkaitan dengan pemberian izin pada UMKM.