Kejar Target Setoran, Kemenhub Bakal Naikkan Tarif PNBP
Kementerian Perhubungan sedang mengkaji kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan. Kenaikan tarif ini untuk mengejar target pertumbuhan PNBP Kemenhub menjadi Rp 9 triliun dari tahun lalu yakni Rp 7,2 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan nantinya akan ada kenaikan tarif PNBP di sejumlah moda seperti di pelabuhan, bandara, hingga terminal bus yang dikelola Kemenhub. Menurutnya tarif PNBP di beberapa bandara atau pelabuhan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemenhub masih terlalu murah sehingga perlu penyesuaian.
"Kami naikkan dalam batas tertentu dan masih mungkin," kata Budi dalam acara Pembekalan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (13/2).
(Baca juga: Rapat di DPR, Sri Mulyani Bahas RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Meski demikian, dia menjanjikan kenaikan tarif PNBP tidak akan memberatkan konsumen dan penumpang beragam moda transportasi. "Mungkin hanya sekitar Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu, masih kecil," ujar mantan Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo tersebut.
Meski demikian, Budi juga meminta agar kenaikan tarif pendidikan yang digelar Kementerian transportasi tersebut tidak naik signifikan. Dirinya juga meminta para eselon I menghitung kenaikan tarif PNBP yang tidak membebani angka inflasi.
"Jangan terlalu agresif dan terlalu banyak," ujar Budi. (Baca juga: Dukung Bisnis, Menhub Bidik Tarif PNBP Logistik Turun Awal 2018)
Lantaran dianggap tidak memberatkan itu, dirinya yakin tidak akan ada pelaku industri yang akan terbebani. Apalagi menurutnya di sektor perhubungan darat, komponen tarif PNBP dari biaya operasi masih sangat kecil saat ini. "Pasti tidak memberatkan, karena di darat komponen PNBP kecil sekali," ujar dia.
Padahal bulan lalu, Budi berencana untuk menurunkan tarif PNBP untuk sektor logistik pada awal tahun ini. Tujuannya, untuk mendorong kegiatan bisnis di dalam negeri. Namun awalnya penurunan PNBP baru akan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok karena transaksi di pelabuhan tersebut mencapai 50% dari total seluruh logistik yang ada.
"Untuk memberlakukan (penurunan tarif PNBP) di tempat lain, nanti gampang," kata Budi saat itu.