Grab dan Go-Jek Minta Pemprov Jawa Barat Tinjau Larangan Taksi Online
Layanan aplikasi dengan dasar permintaan konsumen seperti Go-Car hadir untuk memberikan solusi transportasi yang mudah dan nyaman. Selain itu, ada kesempatan membuka peluang bagi pekerja sektor informal untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Terkait dengan perizinan, Rini mengaku Go-Jek telah memenuhi aturan yang berlaku seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan kelengkapan izin, secara keseluruhan, transportasi online juga berhasil membuat perubahan.
“Kehadiran layanan transportasi online juga telah terbukti menambah pendapatan bagi ratusan ribu mitra pengemudi,” ujar Rini.
Pada 9 Oktober yang lalu, Dinas Perhubungan Jawa Barat menyatakan mendukung aspirasi dari Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat. Mereka mengusulkan supaya angkutan sewa khusus atau taksi online tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan yang baru tentang angkutan sewa khusus atau taksi online.
Kementerian Perhubungan menegaskan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur soal taksi online masih tetap berlaku hingga 1 November mendatang. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo sebagai tindakan salah kaprah karena menganggap terjadi kekosongan hukum. Rencananya, pada 17 Oktober nanti bakal diterbitkan aturan baru untuk merevisi Permenhub 26/2017.
Mahkamah Agung mencabut 18 pasal dalam Peraturan Menhub Nomor 26 Tahun 2017. Putusan dengan register Nomor 37 P/HUM/2017 diambil dalam sidang para hakim perkara Tata Usaha Negara pada Selasa 20 Juni 2017.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa 18 pasal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, 18 pasal tersebut juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
