Modus Bisnis Burger King di Balik Pesan Simpatik untuk McDonalds
Iklan yang tampak menijijikan ini rupanya memiliki makna. Perusahaan ingin menyampaikan pesan produknya dibuat dengan produk segar, tanpa pengawet, pewarna buatan terutama di pasar Eropa dan Amerika Serikat (AS). Secara tak langsung, iklan ini juga dinilai bertujuan membandingkan kesegaran produk perusahaan dengan kompetitor tapi dengan visual yang tak biasa.
"Praktek kampanye ini lumrah digunakan oleh berbagai macam produk. Blind testing misalnya adalah salah satu contoh yang dalam beberapa aspek serupa dengan kampanye tersebut," kata Trihadi.
Membandingkan keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor adalah hal yang sah selama tidak melanggar etika, tidak mengandung kebohongan, dan juga tidak dengan tujuan untuk mengelabui konsumen.
"Karena dengan ini konsumen akan mendapatkan pertimbangan logis dalam menentukan pilihannya dikemudian hari," ujarnya.
Seperti diketahui, industri hotel, restoran dan kafe terpukul cukup parah selama pandemi corona. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) daerah turut membatasi ruang gerak dan operasional perusahaan restoran. Salah atu larangan selam PSBB adalah makan di tempat.
Padahal, bagi pengusaha restoran 95% transaksi pembelian konsumen berasal dari pembelian makan di tempat dan 5% dari sistem take-away atau delivery.
Saat ini, diperkirakan ada sekitar 4.000 restoran di mal dengan perkiraan jumlah tenaga kerja lepas mencapai 200 ribu orang. Angka ini tidak termasuk restoran atau cafe yang beroperasi di luar mal, maupun bisnis catering.
Di tengah ketidakpastian saat ini, banyak pelaku usaha wait and see. Dia memperkirakan, jika hingga Desember perekonomian dan daya beli tak kunjung bergeliat, sekitar 30%-40% pengusaha restoran, khususnya di mal akan menutup permanen usahanya.
"Ini yang kami khawatirkan. Sebab, dari 50% pengusaha yang beroperasi saat ini sudah tidak lagi mengejar keuntungan, bisa survive saja sudah bagus," kata Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin kepada katadata.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa menyediakan solusi dan setidaknya mendukung dengan kebijakan yang tidak lagi memberatkan pelaku usaha. PHRI mengusulkan pemerintah segera memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja yang terdampak. Pihaknya siap membantu menyediakan data karyawan perusahaan yang terimbas.
