Cek Data: Mengapa Milenial Sulit Punya Rumah?

4 September 2023, 10:38

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/YU

Foto udara perumahan subsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Data BPS menunjukkan, rata-rata upah buruh nasional hanya sebesar Rp2,94 juta per bulan per Februari 2023. DKI Jakarta memiliki rata-rata upah buruh tertinggi yakni Rp5,07 juta per bulan dan Sulawesi Barat terendah sebesar Rp2,12 juta per bulan.

Menggunakan data upah buruh tersebut, kami melakukan simulasi kemampuan kredit pemilikan rumah (KPR) yang disediakan platform Rumah123.com. Dalam simulasi ini, tenor kredit ditetapkan 20 tahun, minimal uang muka 20% dari harga properti, dan angsuran per bulan dibatasi 30% dari gaji.

Bunga KPR yang dipakai adalah bunga terendah tetap yang tersedia di Rumah123.com untuk tahun pertama. Tahun-tahun selanjutnya, bunga KPR adalah bunga floating yang besarannya berubah-ubah sesuai suku bunga acuan Bank Indonesia.

Simulasi dengan gaji Rp2,9 juta per bulan menghasilkan harga rumah maksimal yang dapat dikredit sebesar Rp103,9 juta. Dalam Profil Perumahan di Indonesia 2021, Kementerian PUPR menunjukkan median harga rumah tipe kecil (≤36 m2) mencapai Rp267,08 juta. Artinya dengan gaji rata-rata, kebanyakan pekerja kesulitan mengakses KPR.

Apa yang terjadi secara nasional ini juga terjadi di level provinsi. Simulasi menggunakan rata-rata upah buruh di setiap provinsi menemukan kemampuan KPR yang lebih rendah dari median harga rumah tipe kecil di provinsi yang sama.

DKI Jakarta memiliki rata-rata upah buruh tertinggi sekaligus median harga rumah tertinggi. Ini membuat pekerja DKI Jakarta tetap kesulitan memiliki rumah. Jarak antara kemampuan KPR dan median harga rumah bahkan menjadi yang terbesar. Hal yang sama terjadi di Papua yang rata-rata upah buruhnya tertinggi kedua di Indonesia.

Data-data ini menunjukkan masalah kepemilikan rumah tidak hanya disebabkan gaya hidup konsumtif. Dengan rata-rata upah saat ini, pekerja kesulitan untuk mengakses KPR.

Pemerintah sebenarnya telah membangun rumah subsidi sebagai salah satu solusi mengatasi masalah ini. Pada 2023, harga rumah subsidi mulai dari Rp162 juta hingga Rp234 juta. Perbedaan harga menyesuaikan lokasi rumah.

Rumah subsidi ini disalurkan menggunakan skema KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). FLPP memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses KPR dengan syarat pembayaran lebih mudah dibanding KPR non-subsidi.

Masalahnya, program yang berjalan sejak 2010 ini baru dapat menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan untuk 1,16 juta unit hingga 2022. Jumlah ini tidak cukup besar untuk menutup backlog perumahan.