Kominfo Siapkan Tiga Skema Pendanaan Infrastruktur Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan tiga skema pendanaan pembangunan infrastruktur digital. Ini untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital, terutama di tengah pandemi corona.
Menteri Kominfo Johnny G Plate menyadari adanya ketidaksetaraan infrastruktur digital saat pandemi virus corona. Sedangkan sarana ini dibutuhkan untuk memastikan tata kelola, kegiatan ekonomi, dan pendidikan dapat bertahan selama masa pegebluk Covid-19.
Oleh karena itu, kementerian menyiapkan tiga skema pendanaan. Pertama, kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO) dari sumbangan para penyedia layanan telekomunikasi.
Kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor teknologi informasi komunikasi (TIK). Terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pembiayaan campuran menunjukkan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, dimana tidak akan ada yang tertinggal," ujar Johnny dikutip dari siaran pers, Senin (2/11).
Saat ini, pemerintah telah membangun lebih dari 348 ribu kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut. Sebanyak 12.148 kilometer di antaranya merupakan jaringan tulang punggung Palapa Ring.
Selain itu, kementerian menyoroti pembangunan infrastruktur digital lapis terakhir. "Ini krusial untuk memastikan layanan internet secara efisien dan inklusif menjangkau pengguna akhir," katanya.
Oleh karena itu, Kominfo mengombinasikan kabel serat optik, microwave dan satelit untuk memastikan kecepatan internet. Pemerintah juga membangun lebih dari 533 ribu base transceiver station (BTS).
Selain itu, meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal III 2023. Proyek ini untuk menyediakan akses internet di 150 ribu dari total 501 ribu titik akses publik di seluruh Indonesia.
Satelit itu akan memiliki total kapasitas 150 Gbps. Kapasitasnya tiga kali lebih besar dibandingkan sembilan yang sudah ada di orbit Indonesia saat ini.
Pasca-peluncuran, Johnny berharap satelit itu dapat mengurangi jumlah daerah yang belum terakses internet atau blank spot. Pada 2018, jumlahnya sekitar 5.300 desa atau 11% dari total wilayah. Sebanyak 3.500 di antaranya berada di Papua.
Sebelumnya, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Anang Latif mengatakan, masih ada 12.548 desa yang belum terakses internet generasi keempat (4G). "Belum mendapatkan fasilitas internet yang baik," kata dia kepada Katadata.co.id, September (17/9) lalu.
Rinciannya, 9.113 desa berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sedangkan 3.435 lainnya di luar wilayah itu, sehingga menjadi tanggung jawab operator seluler untuk menyediakan 4G.
Selain itu, Kominfo mendapatkan alokasi anggaran Rp 16,9 triliun pada tahun depan. Dana ini untuk lima program percepatan transformasi digital. Pertama, penyediaan infrastruktur dan teknologi informasi Rp 11,1 triliun. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Rp 3,6 triliun.
Ketiga, pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik Rp 530,9 miliar. Keempat, komunikasi publik Rp 260,6 miliar. Terakhir, dukungan manajemen Rp 1,3 triliun.
Selain itu, ada kebutuhan anggaran untuk kuasi publik komisi informasi pusat Rp 34,38 miliar, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Rp 59,17 miliar, dan Dewan Pers Rp 35,61 miliar.
