Cina Larang Bitcoin Dkk, Situs Berita Kripto Tutup dan Pejabat Dipecat

Dua situs berita tentang uang kripto tidak dapat diakses setelah pemerintah Cina melarang cryptocurrency. Beijing juga memecat pejabat karena mendukung perusahaan penambangan bitcoin hingga shiba inu.
Desy Setyowati
18 November 2021, 11:58
kripto, cina, bitcoin, shiba inu, cryptocurrency
Bloomberg
Ilustrasi uang kripto

Situs berita tentang uang kripto yakni ChainNews dan Odaily tidak dapat diakses setelah pemerintah Cina melarang cryptocurrency. Beijing juga memecat pejabat karena mendukung perusahaan penambangan kripto seperti bitcoin dan shiba inu.

ChainNews menyampaikan, situs web ditangguhkan selama delapan hingga 10 jam pada Senin (15/11). “Ini karena meningkatkan pemeliharaan,” kata ChainNews melalui Twitter, dikutip dari South China Morning Post (SCMP), Rabu malam (17/11).

Namun SCMP mencatat, situs ChainNews tidak dapat diakses hingga Rabu, baik di dalam maupun di luar Cina.

Situs online yang membahas cryptocurrency dan token yang tidak dapat dipertukarkan, Odaily, juga tak bisa diakses dalam beberapa hari terakhir.

Tidak diketahui apakah kedua situs tersebut berencana untuk beralih menggunakan server luar negeri untuk menghindari peraturan Beijing. Sedangkan langkah ini sudah ditempuh oleh banyak perdagangan, penambangan, dan layanan informasi aset kripto Tiongkok.

Pada Juli, komunitas cryptocurrency online Bishijie, atau Coin World dalam bahasa Inggris, menghentikan operasi situs web dan aplikasi di Cina.

Pejabat tinggi di Provinsi Jiangxi, Cina Xiao Yi juga dicopot dari jabatan dan dikeluarkan dari Partai Komunis Cina. Ini setelah terbukti mendukung perusahaan penambangan uang kripto.

Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawas Nasional Cina menemukan bukti bahwa Xiao Yi telah melanggar kebijakan industri Cina. "Xiao Yi melanggar konsep pembangunan baru dan menyalahgunakan kekuasaan untuk mendukung perusahaan di kegiatan penambangan mata uang virtual," kata pernyataan pemerintah dikutip dari SCMP, Minggu (14/11).

Mantan Wakil Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina di Provinsi Jiangxi itu juga menerima suap dan menghadiri jamuan makan dari pengusaha penambangan kripto. Penyelidikan otoritas Cina itu menyimpulkan, Xiao Yi mengeksploitasi jabatan untuk mendukung orang-orang yang dekat dengannya dan mendapatkan imbalan sejumlah properti.

Akibatnya, Xiao Yi dicopot dari jabatan publik dan dikeluarkan dari Partai Komunis Cina. Pemerintah juga telah menyita asetnya. Kasus ini kemudian dirujuk ke kejaksaan.

Hukuman Xiao datang beberapa bulan setelah pemerintah Cina melarang aktivitas uang kripto. Pada September (24/9), Beijing resmi melarang transaksi mata uang kripto dan penambangan aset digital.

Sepuluh lembaga di Cina, termasuk bank sentral, lembaga keuangan, lembaga sekuritas, dan regulator valuta asing sepakat untuk membasmi transaksi kripto. "Semua kegiatan cryptocurrency ilegal dan akan dihilangkan sesuai dengan hukum," bunyi keterangan bank sentral Cina, People's Bank of China (PBoC), pada September (24/9).

PBOC menyampaikan, penambangan kripto dilarang untuk menjaga keamanan dan stabilitas keuangan nasional. Di samping itu, Cina meluncurkan yuan digital untuk digunakan seluruh masyarakat.

Pemerintah Cina juga memasukkan bitcoin, cardano, etherum dan mata uang kripto lain ke dalam daftar investasi terlarang. "Pemerintah Cina menambahkan aktivitas penambangan cryptocurrency ke daftar draf industri di mana investasi dibatasi atau dilarang," demikian dikutip dari CNBC Internasional pada Oktober (9/10).

Akibat serangkaian pelarangan itu, The Global Times menyebutkan bahwa 90% dari kapasitas penambangan bitcoin di Cina akan tutup. Hanya sejumlah pertambangan skala kecil masih akan beroperasi.

Sebenarnya, larangan Cina terhadap uang kripto dikaji sejak beberapa tahun lalu. Pada 2013, Beijing melarang bank membuka jasa transaksi bitcoin. Pemerintah Tiongkok menganggap bitcoin sebagai barang virtual dan bukan alat pembayaran yang sah.

Kemudian pada 2017, Cina melarang masyarakat bertransaksi menggunakan uang kripto. Meski begitu, masyarakat Tiongkok menyiasati larangan ini dengan menggunakan perdagangan peer to peer.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait