Kominfo: Hacker Incar Sistem E-Commerce dan Instansi Pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada 47 kasus kejahatan siber berupa peretasan hingga data bocor di Indonesia sejak 2019. Paling banyak menimpa sektor e-commerce dan instansi pemerintah.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi mengatakan, ada tiga kasus kejahatan siber pada sebulan pertama di 2022. Sedangkan keseluruhan tahun lalu ada 20 serangan siber.
Mayoritas kasus itu terkait kebocoran data pribadi atau data breach. Kasus lainnya, yakni kesalahan prosedur perusahaan atau lembaga.
Dari sisi sektor, hacker membidik e-commerce dan instansi pemerintah. "Instansi publik menjadi perhatian kami, karena pemerintah punya kewajiban yang sama dalam menjaga data masyarakat," kata Teguh dalam konferensi pers virtual pada Kamis (27/1).
Sektor e-commerce mencatatkan 29,8% kasus kejahatan siber. Sedangkan instansi pemerintah 25,5%.
Disusul oleh jasa keuangan 17%, media sosial 6,4%, dan telekomunikasi 4,3%.
Kominfo mengenakan sanksi administratif terhadap delapan kasus kejahatan siber. Rinciannya sebagai berikut:
- 16 kasus dalam proses rekomendasi sanksi
- 10 kasus masih proses investigasi
- tiga kasus hanya pelaporan
- 10 kasus tidak ditangani lebih lanjut karena laporan yang masuk merupakan kejadian lampau
Sebelumnya, perusahaan teknologi Palo Alto Networks pada 2020 menyampaikan bahwa sistem perusahaan e-commerce paling berpotensi dibobol atau diretas. Sebanyak 66% dari total 400 responden menyebut demikian.
Pada 2020 misalnya, data 91 juta pengguna Tokopedia dikabarkan diretas dan dijual melelalui situs gelap atau darkweb. Setahun sebelumnya, Bukalapak mengalami kejadian serupa.
Seorang peretas asal Pakistan mengklaim telah mencuri data sekitar ratusan juta akun dari 32 situs. Sebanyak 31 juta akun merupakan pengguna Bukalapak.
