Asosiasi Khawatir Pendapatan Ojek Online Makin Anjlok karena ERP
Pengemudi ojek online diisyaratkan akan terkena dampak aturan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP). Asosiasi khawatir pendapatan driver ojol semakin menurun akibat kebijakan ini.
Dinas perhubungan DKI Jakarta tengah mengkaji penerapan aturan ERP dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE). Dalam konferensi pers kemarin, sejumlah media melaporkan bahwa Dishub mengisyaratkan pengemudi ojek online akan dikenakan biaya.
“Dalam usulan (di Raperda PL2SE), ada roda dua,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin (16/1).
Dishub juga mengusulkan beberapa kendaraan yang tidak dikenakan biaya ERP, di antaranya:
- Sepeda listrik
- Kendaraan bermotor umum pelat kuning
- Kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, TNI/Polri di luar yang berpelat hitam
- Kendaraan korps diplomatik negara asing
- Ambulans
- Mobil jenazah
- Mobil pemadam kebakaran
Namun hal itu masih dikaji oleh Dishub DKI Jakarta.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS INDONESIA) Wiwit Sudarsono keberatan dengan kebijakan jalan berbayar atau ERP tersebut. “Ini sangat merugikan kami sebagai pengemudi angkutan online,” kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (16/1).
Menurutnya, pengemudi taksi dan ojek online sudah dirugikan oleh kebijakan:
