Berita ERP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Tarif ojol dan taksi online Maxim bisa naik jika jalan berbayar ERP diterapkan di Jakarta.

Ratusan pengemudi ojol atau ojek online demo menolak kebijakan ERP kemarin (25/1). Begini hitung-hitungan kenaikan tarif ojol dan taksi online jika jalan berbayar diterapkan.

Kebijakan ERP mengundang kontroversi karena diwarnai penolakan oleh sejumlah eleman masyarakat.

Ratusan ojek online demo terkait jalan berbayar ERP di depan kantor DPRD Jakarta hari ini (25/1). Akan ada demo ojol susulan.

Pengemudi ojek online demo hari ini (25/1). Demo ojol ini bertujuan menolak rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP.

Tarif ERP yang diusulkan Rp 5.000 sampai dengan Rp 19.000. Terdapat 25 ruas jalan di Jakarta yang akan dikenakan ERP secara bertahap.

Kebijakan ERP di Jakarta tersebut berpotensi mengurangi pendapatan buruh, terutama kurir dan pengemudi daring.

Jalan berbayar atau ERP sudah digunakan di sejumlah negara maju dan efektif mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke umum.

Wacana pemberlakukan ERP udah diusung sejak Gubernur Sutiyoso pada 2004 untuk berlaku pada 2006. Sudah hampir dua dekade berlalu, masih belum ada jalan terang untuk kebijakan tersebut.

Kebijakan ERP menuai protes dari kalangan pengemudi ojek dan mobil online.

Kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) bukanlah hal baru untuk Jakarta. Wacananya sudah mulai bergaung sejak pemerintahan Gubernur Sutiyoso pada 2006.

Dishub DKI Jakarta mengisyaratkan pengemudi ojek online akan terkena dampak aturan jalan berbayar alias ERP. Asosiasi driver online khawatir pendapatan semakin anjlok.

Gojek, Grab, serta pengemudi taksi dan ojek online dinilai akan terkena dampak kebijakan ERP di sejumlah jalan di Jakarta. Aturah ini masih dikaji

Kebijakan ERP pernah diusung masa pemerintahan Jokowi-Ahok. Ketika itu program ERP tak berlanjut.

Pengamat menilai kebijakan electronic road pricing atau ERP DKI Jakarta tidak akan serta merta mendongkrak penerimaan daerah.