Keterbukaan Data Jadi Isu Krusial bagi Pertumbuhan E-Commerce
Bima berharap, pemerintah dan stakeholder lainnya mengkaji infrastruktur dalam menyusun revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE). "Pemerintah kan sudah mau terbuka ya. Kami sangat apresiasi," kata dia.
Sementara itu, Head of the Department of Economics, Center for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri mengatakan, bahwa mewajibkan pusat data di dalam negeri akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung perusahaan pengguna. "Teknologi olah data di Indonssia belum semaju atau seaman pemain atau tempat penyimpanan data yang lain," kata dia.
(Baca: PP E-Commerce dan 3 Kebijakan Ekonomi Digital Bakal Dirilis Tahun Ini)
Ia pun sepakat bahwa pemerintah lebih dulu harus mengeluarkan aturan terkait keamanan data, misalnya Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi. "Harus ada komitmen internasional bahwa data itu tidak bisa disentuh oleh otoritas setempat," ujar Yose.
Sebelumnya, Country Director Palo Alto Networks Indonesia Surung Sinamo menyatakan, letak pusat data bukan satu-satunya faktor penentu keamanan. Sebab, keamanan data menurutnya adalah tanggung jawab dari penyedia jasa atau yang mengumpulkan data tersebut.
Namun, Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto khawatir revisi PP 82 Tahun 2018 ini akan berimplikasi besar dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam). "Ini akan merugikan Indonesia karena data is the new oil," katanya.
