Harapan Besar Luhut, Airlangga, hingga Bos BI untuk GoTo
Kedua, potensi penerimaan pajak yang dapat ditingkatkan dengan pengawasan tax compliance seluruh pelaku ekonomi yang masuk dalam ekosistem bisnis GoTo. "Produsen akan diketahui omsetnya," kata Ajib dalam keterangan resminya yang diterima Katadata.co.id, Selasa (18/5).
Di sisi lain, menurut dia, kemampuan belanja konsumen juga dapat semakin terbaca melalui layanan yang lebih terintegrasi tersebut.
Ajib menekankan, digitalisasi dapat menjadi alat bagi negara mempermudah pengawasan. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan catatan yakni para pegawai pajak mengeluarkan regulasi bersifat mandatory untuk membuat koneksi basis data GoTo dengan sistem perpajakan Indonesia. Dengan begitu, kisaran rasio pajak sebesar 8% pada tahun 2020 akan terdongkrak pada tahun-tahun mendatang.
Kendati demikian, Ajib mengingatkan bahwa terdapat ancaman ekonomi nasional yang harus diwaspadai dalam proses bisnis ini, terutama kesiapan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia yang sangat rentan dengan persaingan bebas dan terbuka.
Saat ini, UKM di Tanah Air menghadapi beberapa masalah mendasar, di antaranya rendahnya produktivitas dan tingginya harga pokok produksi (HPP) karena proses ekonomi yang tidak efisien. "Sepanjang UKM Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah ini, produk asing akan membanjiri Indonesia dan tren tersebut sudah mulai terjadi," ujar dia.
Hal lain yang menurut dia perlu menjadi perhatian adalah pemilik mayoritas dalam struktur bisnis GoTo. Ia mempertanyakan apakah pemegang saham mayoritas GoTo nantinya masih Warga Negara Indonesia. Hal tersebut, menurut dia, akan menentukan mengalirnya arus uang yang menjadi keuntungan atas siklus ekonomi di ekosistem bisnis ini.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah mengakselerasi pendirian digital platform yang dapat menjadi penyeimbang, yakni BUMN. Dengan demikian, pemerintah dapat memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional.
