Tiga Sisi Penangkal Risiko Keamanan Transaksi Digital saat Pandemi
Dalam cetak biru itu, bank sentral membuat berbagai inisiatif pengembangan sistem pembayaran digital. Tiga di antaranya pembangunan hub data, pengembangan kebijakan terkait data konsumen, dan kerangka kerja keamanan siber.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai, regulasi dan kebijakan terkait keamanan sistem pembayaran di Indonesia sudah siap. Namun, penegakan hukum masih menjadi persoalan.
Selain itu, modus kejahatan siber semakin beragam. Alhasil, regulasi harus terus disesuaikan dengan kondisi terkini.
"Banyak bank yang terkena masalah kejahatan siber sehingga terpaksa menalangi dahulu. Biaya untuk menjaga keamanan sistem pembayaran menjadi tinggi," ujar Aviliani.
Kejahatan siber memang meningkat selama pandemi virus corona. Pusat Operasi Kemananan Siber Nasional (Pusopskamsinas) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, ada 88,4 juta serangan siber selama Januari hingga medio April. Bahkan, kasusnya mencapai 3,34 juta per hari pada 12 Maret.
Data Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri juga menerima 649 laporan terkait penipuan online per September. Kemudian, ada laporan terkait akses ilegal (138 laporan), manipulasi data (71), dan pencurian data pribadi (39).
Berdasarkan laporan The International Criminal Police Organization (Interpol) 2020, Asia Tenggara menjadi sasaran penjahat siber yang beroperasi dengan cara menipu dan mengelabui korban, atau phishing. Indonesia menjadi target utama pelaku penipuan.
