Siapkan Peta Jalan 5G, Kominfo Kaji Frekuensi dan Ekosistem yang Cocok
Meski begitu, kementerian sudah membentuk gugus tugas (task force) adopsi 5G. Tim ini bertugas merumuskan rekomendasi kebijakan terkait penerapan 5G di Indonesia.
"Secara paralel, diskusi-diskusi terus kami jalankan untuk terus menyempurnakan konsep dokumen White Paper Roadmap 5G di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SPPI) Kementerian Kominfo Ismail, April lalu.
Kominfo juga sudah menyiapkan aturan terkait 5G yang akan masuk dalam Rancangan Undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal-hal yang diatur yakni model pembagian infrastruktur jaringan seperti Base Transceiver Station (BTS), antena, spektrum frekuensi, dan lainnya.
Kepala Subdit Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat Kementerian Kominfo Adis Alifiawan mengatakan, investor enggan berinvestasi di infrastruktur pendukung 5G jika regulasinya tidak jelas. Sedangkan Undang-undang (UU) Telekomunikasi tentang frekuensi dan jaringan perlu diperbarui.
"Ini perlu diperbarui. Perlu triple sharing, network sharing, dan paling atas, spectrum sharing,” kata Adis, akhir bulan lalu (28/8). Aturan 5G yang masuk dalam RUU Omnibus Law diharapkan menarik minat investor.
Kementerian mendorong operator yang mengembangkan 5G untuk menerapkan skema berbagi frekuensi dan infrastruktur ke depannya. “Kami meyakinkan parlemen, kalau Indonesia masuk ke 5G maka regulasi harus diperbarui,” ujar dia
